Partai Politik

Nama : Intan Fatwa Kharismatunnisa

NPM : 193501516039

BAB XI :  PARTAI POLITIK

Sejarah Perkembangan Partai Politik

            Partai politik lahir pertama kali di Eropa Barat, partai politik telah lahir secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di sebuah pihak dan pemerintahan di pihak lain. Berawal dari kegiatan politik dan barulah pada akhir abad ke 19 lahirlah partai politik. Yang pada masa selanjutnya berkembang menjadi penghubung (link) antara rakyat satu pihak dan pemerintahan di pihak lain.

Terdapat perbedaan ideologi “Kiri” dan “Kanan”

KIRI                                                                                                                           KANAN

Perubahan, kemajuan	Status quo, konservatif
Kesetaraan (equality) untuk lapisan bawah	Privilege (untuk lapisan atas)
Campur tangan negara (dalam kehidupan sosial/ekonomi)	Pasar bebas
Hak	Kewajiban

Definisi Partai Politik

            Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnnya.

Fungsi Partai Politik

Fungsi di Negara Demokrasi

            Partai di negara demokrasi relatif dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan harkatnya pada saat kelahirannya, yakni menjadi wahana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam pengelolaan kehidupan bernegara dan memperjuangkan kepentingannya di hadapan penguasa.

1.      Sebagai Sarana Komunikasi Politik

            Agregasi dan artikulasi itulah salah satu fungsi komunikasi partai politik. Di sisi lain, partai politik juga berfungsi sebagai memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam menjalankan fungsi inilah partai politik sering disebut sebagai perantara (broker) dalam suatu bursa ide-ide (clearing hpuse of ideas). Kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi warga masyarakat sebagai “pengeras suara”.

2.      Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

            Dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai suatu proses yang melalui seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada.

3.      Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

            Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena dengan hanya kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan diri. Rekutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai, sekaligus merupakan cara salah satu untuk menjaring dan melatih calon-calon pemimpin.

4.      Sebagai Sarana Pengatur Konflik (Conflict Management)

            Bagi masyarakat yang bersifat heterogen, pasti memiliki perbedaan yang dianggap wajar dan mendapat tempat. Disini peran partai politik diminta untuk menekan seminimal mungkin mengurangi terjadinya konflik, atau akibat negatifnya.

Fungsi di Negara Otoriter

            Sebaliknya di negara otoriter, partai tidak dapat menunjukan harkatnya, tetapi lebih banyak menjalankan kehendak penguasa. Menurut paham komunis, sifat dan tujuan partai politik bergantung pada situasi apakah partai komunis berkuasa di negara di mana ia berada atau tidak. Partai komunis bertujuan mencapai kedudukan kekuasaan yang dapat dijadikan batu loncatan guna menguasai semua partai politik yang ada dan menghancurkan sistem politik yang demokratis. Maka dari itu, partai ini menjadi paling efektif di negara yang pemerintahannya lemah dan yang rakyatnya kurang bersatu. Tujuan lainnya adalah membawa masyarakat ke arah tercapainya masyarakat yang moderen dengan ideologi komunis, dan partai berfungsi sebagai “pelopor revolusioner” untuk mencapai tujuan itu.

Jadi bisa disimpulkan perbedaan kedua ini adalah jika di negara demokrasi partai mengatur keinginan dan aspirasi golongan-golongan dari masyarakat, maka partai komunis berfungsi untuk mengendalikan semua aspek kehidupan secara monolitik.

Fungsi di Negara-Negara Berkembang

            Salah satu peran yang sangat diharapkan partai politik adalah sebagai sarana untuk memperkembangkan integrasi nasional dan memupuk identitas nasional, karena negara-negara baru sering dihadapkan pada masalah bagaimana mengintergasikan bernagai golongan, daerah, serta suku bangsa yang berbeda corak sosial dan pandangan hidupnya menjadi satu bangsa. Sekalipun partai banyak segi negatifnya, pada dasarnya kehadiran serta perannya di negara-negara berkembang masih penting dan sukar dicarikan alternatifnya.

Klasifikasi Sistem Kepartaian

1.      Sistem Partai-Tunggal

            Istilah ini telah tersebar luas dikalangan masyarakat dan dipakai baik untuk partai yang benar-benar merupakan satu-satunya partai dalam suatu negara maupun untuk partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lain. Suasana kepartaian dinamakan non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan, dan tidak dibenarkan bersaing dengannya.

2.      Sistem Dwi-Partai

            Dalam kepustakaan ilmu politik pengertian sistem dwi-partai biasanya di artikan bahwa ada dua partai di antara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan dengan demikian mempunyai kedudukan yang dominan. Sistem dwi-partai dapat berjalan baik apabila terpenuhi tiga syarat, yaitu komposisi masyarakat bersifat homogen, adanya konsensus kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik dan adanya konstituitas sejarah.

3.      Sistem Multi-Partai

            Indonesia mempunyai sejarah panjang dengan berbagai jenis sistem multi-partai. Sistem ini telah melalui beberapa tahap dengan bobot kompetitif yang berbeda-beda.

Benarkah Pengaruh Partai Politik Turun

            Hal ini disebabkan partai dan parlemen dianggap tidak lagi mewakili rakyat banyak, ini karena kehidupan politik moderen telah menjadi begitu kompleks dengan bertumbuhnya globalisasi di bidang ekonomi, dan lain-lain. Nasional maupun internasional.

Partai Politik di Indonesia

Zaman Kolonial

            Pola kepartaian pada zaman ini menunjukan keanekaragaman dan pola ini kita hidupkan kembali pada zaman merdeka dalam sistem multi-partai.

Zaman Pendudukan Jepang (1942-1945)

            Pada zaman ini semua partai dibubarkan dan setiap kegiatan politik dilarang. Hanya golongan islam yang diperkenankan untuk membentuk organisasi, Masyumi.

Zaman Demokrasi Indonesia

1.      Masa Perjuangan Kemerdekaan (1945-1949)

            Masyumi dan PNI berperan dalam masa ini.

2.      Zaman Republik Indonesia Serikat (1949-1950)

            Pada masa ini partai politik secara aktif mendukung usaha mengambungkan negara-negara bagian ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, konstelasi partai politik tidak banyak berubah.

3.      Masa Pengakuan Kedaulatan (1949-1959)

            Pada masa ini stabilitas politik yang didambakan tidak tercapai, tidak adanya partai yang  mayoritas jelas karena sama-sama kuat. Koalisis dengan partai-partai besar dapat menimbulkan masa kabinet harus sili berganti.

4.      Zaman Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

            Pada masa ini dinamakan periode Segitiga, Soekarno, TNI, PKI (dengan Presiden Soekarno di sudut paling atas) karena merupakan perebutan kekuasaan antara tiga kekuasaan itu.

5.      Zaman Demokrasi Pancasila (1965-1998)

            Perlunya mendirikan demokrasi dan membrntuk suatu sistem politik yang demokratis yang merombah struktur politik yang ada.

6.      Evaluasi Partai Politik dan Rekomendasi

7.      Zaman Reformasi (1998-...)

            Konteks kepartaian ada tuntutan agar masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mendirikan partai.