Nama : Intan Fatwa
Kharismatunnisa
NPM : 193501516039
BAB X : PARTISIPASI POLITIK
Sifat dan Definisi Partisipasi Politik
Partisipasi
politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara
aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara
dan secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah.
Banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memengaruhi proses
kebijakan umum, kelompok ini lahir di masa pasca-industrial (post industrial)
dan dinamakan gerakan sosial baru (new social movement), kelompok ini
kecewa dengan kinerja partai politik dan cenderung memusatkan perhatian pada
satu masalah tertentu (single issue).
Partisipasi Politik di Negara Demokrasi
Pola partisipasi politik I menurut Milbrath dan Goel, bahwa
masyarakat dapat dibagikan dalam tiga kategori :
a.
Pemain
(Gladiators)
5-7%populasi termasuk gladiators,
yaitu orang yang sangat aktif dalam dunia politik.
b.
Penonton
(Spectators)
60% populasi aktif secara
minimal, termasuk memakai hak pilihnya.
c.
Apatis
(Apathetics).
33% populasi termasuk
apathetics, yaitu orang yang tidak aktif sama sekali termasuk tidak memakai hak
pilihnya.
Pola partisipasi politik II yang disampaikan oleh David F Roth dan Frank
L. Wilson
a.
Aktivis
(Activist)
The
Deviant
(termasuk didalamnya pembunuhan dengan maksud politik, pembajak dan teroris);
Pejabat publik atau calon pejabat publik; Fungsionaris partai politik pimpinan
kelompok kepetingan.
b.
Partisipan
(Participants)
Orang
berkerja keras untuk kampanye, orang yang aktif dalam partai.
c.
Penonton
(Oonlookers)
Orang
yang menghadiri reli-reli politik, anggota dalam kelompok kepentingan. Pemilih;
orang yang terlibat dalam diskusi politik atau pemerhati dalam pembangunan
politik.
d.
Apolitis
(Apoliticals)
Partisipasi
Politik di Negara Otoriter
Rezim otoriter selalu
mengusahakan agar presentasi politik selalu tinggi dalam pemilihan umum, hal
ini dikarenakan dianggap dapat memperkuat keabsahan sebuah rezim di mata dunia.
Partisipasi Politik di Negara
Berkembang
Di beberapa
negara berkembang, partisipasi yang bersifat otonom, artinya lahir dari diri
mereka sendiri, masih terbatas. Kebanyakan masyarakat di negara berkembang
justru apatis, hal ini adalah sebuah kendala, jika sebuah partisipasi mengalami
jalan buntu, dapat terjadi dua hal yaitu “anomi” atau justru “revolusi”.
Partisipasi Politik melalui New
Social Movements (NSM) dan Kelompok-Kelompok Kepetingan
Kelompok
ini muncul pertama kali pada awal abad ke 19, salah satu sebab kenapa kelompok ini
muncul adalah bahwa orang mulai menyadari bahwa suara satu orang dalam
pemilihan umum sangat kecil pengaruhnya terutama di negara-negara yang
penduduknya berjumlah besar. Tujuan dari kelompok ini adalah memengaruhi
kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka, kelompok ini kemudian
berkembang Social Movements. Gerakan ini merupakan bentuk perilaku
kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama.
Ada beberapa jenis kelompok
Kelompok Anomi
Kelompok
ini tidak memiliki organisasi, tetapi berasal dari individu yang mempunyai
perasaan ketidakpuasan yang sama. Jika keresahan tidak segera diatasi,
masyarakat dapat memasuki keadaan anomi, yaitu situasi chaos dan lawlessness
yang akibatnya runtuhnya norma dan nilai yang sudah menjadi tradisi, tanpa
diganti nilai-nilai baru yang dapat diterima secara umum.
Kelompok Nonasosiasional
Kelompok kepentingan ini tumbuh berdasarkan rasa solidaritas
pada sanak saudara, agama, wilayah, kelompok etnis, dan pekerjaan. Kelompok ini
biasanya tidak aktif secara politik dan tidak mempunyai organisasi yang ketat.
Contoh di Indonesia : Paguyuban Pasundan, kelompok penggemar
kopi dan lain-lain.
Kelompok Institusional
Kelompok formal yang berada dalam atau bekerja sama secara
erat dengan pemerintahan seperti birokrasi dan kelompok militer.
Contoh di Indonesia : Darma Wanita, KOPRI, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia
(PKBI)
Kelompok Asosiasional
Terdiri dari atas serikat buruh, kamar dagang, asosiasi
etnis dan agama. Organisasi ini dibentuk dengan suatu tujuan yang eksplisit,
mempunyai organisasi yang baik dengan staff yang bekerja penuh waktu.
Contoh di Indonesia : Federasi Persatuan Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia (IDI).
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
di Indonesia
LSM lahir pada awal abad ke 20, lahir sebagai cerminan dari
kebangkitan kesadaran golongan masyarakat menengah terhadap kemiskinan dan
ketidakadilan sosial. Pada 1980-an berkembang bahwa partisipasi masyarakat
nerupakan faktor penting untuk pembangunan dan perombakan sosial ekonomi secara
damai.
