Senin, 06 Maret 2023

Analisis Politik Luar Negeri Republik Indonesia

Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada acara Conference on Indonesian Foreign Policy 2016: Finding Indonesia's Place in The Brave New World yang digelar oleh Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) pada 17 September 2016 lalu, mengungkapkan kebijakan politik luar negeri yang diambil di masa pemerintahannya. SBY menyatakan saat ia memerintah ada kebijakan yang sifatnya melanjutkan yang sudah ada dan telah menjadi tradisi Indonesia yakni Politik Luar Negeri Bebas Aktif. “Sejak Bung Karno, Pak Soeharto, Pak BJ Habibie, Pak Gus Dur, Ibu Megawati hingga saya, Indonesia selalu menganut politik (luar negeri) bebas aktif," ucap SBY. Kebijakan itu sudah menjadi jiwa dari Indonesia. SBY menyebut, meski dasarnya sama, pada zamannya juga ada sedikit perbedaan. Ia mengambil kebijakan luar negeri tambahan yang sesuai kondisi dunia saat itu yang akhirnya melahirkan gagasan thousand friends zero enemy.

Buatlah Analisa singkat apa fondasi filosofis dan konstitusional dari Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan jelaskan apakah Politik Luar Negeri Bebas Aktif ini masih relevan diterapkan dalam tatanan dan tantangan dunia saat ini?

Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal dengan nama SBY adalah presiden ke-lima dan ke enam Indonesia yang dipilih secara langsung pada tahun 2004-2009 dan 2009-2014 menjabat sebanyak dua periode. Dalam masa awal dirinya menjabat sebagai presiden, SBY berencana menyelesaikan maslah yang terjadi didalam negeri terlebih dahulu, terutama yang terkait dengam maslash keamanan dan kepentingan bersama. Dan setelah masalah yang ada dialam negeri terselesaikan, barulah Presiden SBY memiliki rencana untuk mmbereskan masalah yang terjadi di internasional, yang adanya perubahan didaerah sosial-politiknya.   Adanya perubahan tersebut juga karena faktor menguatnya peranan globalisasi. Presiden SBY melalui pendekatan konstruktif dan dibantu para menterinya yang saat itu adalah menteri Luar Negeri Wirajuda (2004-009) dan Menteri Luar Negeri Natalegawa (2009-2014) melakukan tugas kebijkan luar negeri soft power. Selama masa pemerintahan presiden SBY-pun, banyak sekali dampak positif yang diberikan SBY untuk Indonesia, termasuk citra Indonesia di internasional, sehingga dengan hal ini dapat membantu menaiki perekonomian di Indonesia saat itu.

Tentunya disetiap negara memiliki kebijakan politik luar negerinya secara berbeda-beda karena disesuaikan dengan kondisi di negara tersebut. Dan menurut Shoelhi (2011, hlm 134) bahwa sesungguhnya politik luar negeri itu bmerukapan cerminan, kelanjutan politik serta dengan peluasan domestik. Dan bagi disetiap negara, eran politik luar negeri pastinya sangat penting, karena dapat menunjnag kerjasama antar negara, serta sebagai pendoman ke negara lain. Lahirnya politik luar negeri di Indonesia tidak bisa lepas dari peranan founding father dan awal kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Oleh karenanya dapat diketahu bahwa politik luar negeri di Indonesia merupakan sebuah warisan yang pengalaman Indonesia terhadulu dalam mempertahankan kemerdekaan dan merahinya. Pada saat awal kemerdekaan, Indinesia memilih tidak berkubu pada salah satu blok yang saat itu masih berperang, yakni Amerika Serikat (Barat) dan Uni Soviet (Timur). Poiltik luar negeri secara resmi ditetapkan pada 2 September 1948 dan peran Mohammad hatta yang mengantikan posisi dari Amir Sjarifoeddin. Dan pada kesempatan memberikan keterangan di BP KNIP terkait dengan kedudukan bangsa Indonesia, Hatta menjelaskan bahwasannya Indonesia menganut sistem politik luar negeri bebas-aktif yang dimaksud juga Indonesia dalam bersikap dengan tegas menolak masuk ke dalam salah satu blok. Hal ini bukan semata-mata Indonesia bersikap acuh tak acuh, melainkan karena politik luar negeri bebas-aktif itu berbeda dengan politik luar negeri netral. Tujuan dari politik bebas-aktif adalah agar Indonesia berperan dalam meredakan konflik masalah yang ada di dunia. Oleh karenanya saya rasa politik luar negeri bebas-atif masih sangat relevan digunakan hingga saat ini.

Politik bebas aktif telah ditetapkan pada tahun 1945 secara kontinyu, dan sampai sekarangpun menajdi patokan untuk kebijakan luar negeri. Sesuai dengan teori peran kebijakan luar negeri disuatu negara berasal dari dua hal, yakni: harapan peran dan konseps peran. Besar pengaruh dalam menganbil kebijakan dengan menggunakan konsepsi peran.  Pada masa pemerintahan Soeharto, di tahun 1967 Indonesia dan beberapa negara di Asia Tenggara membuat satu kesatuan yang bertujuan untuk menyejajarkan negara berkembang dengan negara-negara maju di dunia, dan membentuk organisasi yang namanya ASEAN (Association of South East Asia Nations). Selama berdirinya ASEAN ini, Indonesia mengalami kemauan yang baik, terutama dalam politik luar negerinya, karena Soeharto berusaha memfokuskan ke pusat yang sama. Dan sekitar tahun 1998an terjadinya masa aksi besar-besaran di Indonesia, yang menginginkan Soeharto untuk turun, dengan hal ini berdampak juga ke maslsh perekonomian di negeri, krisis moneter, jatuhnya masa pemerintahan di Orde Baru, yang membuat Indonesia harus segera bangkit dengan memperbaiki lagi sistem politiknya, yang juga berdampak kepada sistem ekonomi dan beberapa aspek, Indonesia harus bergerak ke arah sistem reformasi. Ketika sudah tumbangnya masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah selanjutnya mempunyai fokus untuk penyelesaian masalah-masalah yang terjadi didalam negeri dahulu, oleh karenanya yang berkaitan dengan politik luar negeri mencoba tidak terlalu di jalankan.

Pada masa pemerintahan SBY, era globalisasi yang bertujuan untuk mempererat hubungan antar negara, namun membangun sebuah hubungan diera globalisasi ini nyatanya tidak semudah itu dilakukan menurut SBY sendir, karena fokusnya juga untuk mempertahankan kedaulatan negra. Indonesia harus segera aktif dan bangkit dalam dalam melakukan kerjasama internasional, namun disatu sisi Indonesia juga tidak boleh terlalu bergantung kepada negara lain. Pada masa pemerintahannya, SBY membentuk sebuah kabinet bernama Indonesia Bersatu, kabinet tersebut yang nantinya menyusun landasan operasional terkait politik luar negeri pada tiga rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009 dan isinya adalah:

a.       Pemantapan politik luar negeri dan optimalisasi diplomasi Indonesia dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.

b.      Peningkatan kerjasama internasional yang bertujuan memanfaatkan secara optimal berbagai peluang dalam diplomasi dan kerja sama internasional, terutama kerjasama ASEAN dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri merupakan aktualisasi dari pendekatan ASEAN sebagai concentric circle utama politik luar negeri Indonesia.

c.       Penegasan komitmen perdamaian dunia yang dilakukan dalam rangka membangun dan mengembangkan semangat multiralisme yang dilandasi dengan penghormatan terhadap hukum internasional di pandang sebagai cara yang lebih dapat diterima oleh subjek hukum internasional dalam mengatasi masalah keamanan internasional (Windiani, 2013, hlm. 3).

Terkait dengan thousand friends, zero enemy sudah dianggap tidal relevan lagi dimasa sekarang, masalah nyadap menyadap sebenarnya adalah kegiatan lama, yang sudah ada bahkan semenjak Indonesia belum merdeka, yang dimaksudkan dengan thousand friends, zero enemy adalah bahwa Indonesia mampu berkerjasam dengan ngara manapun karena merasa Indonesia tidak pernah dimusuhi oleh negara manapun. SBY juga mengajak masyarakat untuk senantiasa mempertahankan keIndonesiaannya, dengan senantiasa percaya diri, karena dirasa SBY Indonesia memiliki ilai lebih yang memberdakan Indonesia dengan negara lain, seperti sikap toleransinya, kemanusiaan, serta keberagaman. Semasa pemerintahan SBY, SBY adalah presiden yang cukup berhasil menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah diberbagai forum internasional. Million friends, zero enemy  diterapkan sebagai sebuah propagandan untuk senantiasa menjaga reputasi dalam urus paradox of plenty. Dalam paradox ini, ada sikap yang berpotensi membahayakan sikap pemerintah, Berikut merupakan salah satu kutipan Marty selaku Menteri Luar Negeri Natalegawa tentang bahayanya paradox of plenty,

“Diplomat di era kontemporer seperti saat ini haruslah melek informasi. Tantangan yang dihadapi oleh diplomat bukan lagi keterbatasan Informasi, melainkan „paradox of plenty’. Untuk itu, diplomat diharapkan mampu mengidentifikasi informasi yang relevan dan mendiseminasikannya secara baik dan tepat kepada seluruh pihak terkait”. (www.kemlu.go.id, 2012).

Politik luar negeri bebas-aktif pada masa era globalisasi juga menciptakan peperangan, namun bisa juga persahabatan. Karena pastinya setiap negara akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya. Dan selama berkembangnya arus globalisasi, Indonesia memiliki tujuan politik luar negeri yang menjadikan hal itu sebagai pendoman, dan tujuan pokok Indonesai dlam politik luar negeri adalah:

“Politik luar negeri Indonesia bertujuan menegakkan kemerdekaan, perdamaian dunia, melalui pembangunan bangs-bangsa, pembinaan persahabatan dan kerjasama regional dan internasional, tanpa membedakan ideologi, sistem politik ataupun sistem sosial ekonomi masing-masing negara.” (Prihatyono, 2009, hlm. 4). Terkait dengan tujuan pemerintah dalam politik luar negerinya tersebut, SBY melakukan politik luar negeri kesegala arah, dan Indonesia juga menjala yang namanya diplomasi total, maksudnya adalah bahwa Indonesia tidak meihak manapun tanpa terkecuali, namun Indonesia lebih memilih menjalin hubungan persahabatan dengan berbagai negara, dan besama-sama berkerja ke semua elemen yang berada di pemerintahan ataupun yang bukan pemerintahan untuk membangun politik luar negeri yang bebas aktif. Namun menurut saya terkait dengan adanya hal ini, Indonesia masih belum berkerjasama dengan semua elemen kenegaraan yang ada, karena Indonesia tidak mengakui Israel sebagai negara sahabat.

Pada masa pemerintahan SBY, Indonesia memiliki progres yang baik dan berkembang dengan sangat pesat. Selain itu terkait dengan sosial-ekonominya juga mengalami perubahan yang terlihat, itupun ada kaitannya dengan dampak pengaruh globalisasi yang signifikan. Dengan adanya arus globalisasi juga membuat perubahan dalam dampak ekonomi yang  terjadi, selain itupun dalam permasalahan politiknya, negara-negara saling bergotong royong dalam membangun kekuatan global yang baru (selain AS). Presiden SBY saat itu juga mencoba mengimplementasikan pendekatan konstruktif, yang artiya adalah kemampuan negara untuk mengubah musuh menjadi teman, dan dari teman berubah menjadi hubungan kerjasama. Atas dasar pendekatan tersebut lahirlah semboyan million firends zero enemy, sebuah semboyan yang mengisyaratkan Indonesia dapat menjalin kerjasama ke semua penjuru tanpa pandang bulu. Dan menurut SBY juga Indonesia harus melakukan pendekatan secara lembut daripada menggunakan emosional, dan dalam menjalin hubungan kerjasama antar negara presiden SBY lebih memfokuskan pada perkembangan ekonomi di Indonesia sendiri, terlebih pasca Indonesia mengalami masa krisis moneter pada tahun 1998 di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Poltik bebas-aktif yang diusungkan oleh Mohammad Hatta nyatanya masih relevan di Indonesia hingga saat ini, karena pada masa pemerintahan Jokowi sendiri yang menyangkut politik luar negeri memiliki fokus pada: perlindungan warga negara Indonesia terutama yang di luar negeri, kedaulatan, pertahanan, serta diplomasi ekonomi. Pada dasarnya politik bebas aktif berpendoman pada independence of judgment dan freedom of action. Tujuan lain mengapa politik bebas aktif masih relevan, karena untuk mempertahankan kepentingan nasional serta membuat negara menjadi lebih baik lagi. Dan sesuai juga dengan alinea keempat pada pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, “dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”. Politik bebas aktif bisa berjalan baik jika Indonesia mempunyai pemimpin tegas dan kuat, agar indonesia tidak dipandang sebelah mata oleh negara lain karena Indonesia adalah negara independen, maksudnya tidak punya sekutu seperti Malaysia, Australia, dan Inggris. Karena politik bebas aktif yang masih digunakan yang nyatanya membuat Indonesia hanya melakukan kerjasama ekonomi secara bilateral dan multiteral saja. Ditakutkan jika pemerintah masih belum bisa bersikap tegas dengan apa yang sudah terjadi terkait dengan perkembangan zaman dan masalah internasional, Indonesia hanya digunakan sebgai permainan yang sedang di lakukan Amerika Serikat dan China.


Etnis Tionghoa Pasca Orde Baru dan Politik Identitasnya

Etnis Tionghoa Pasca Orde Baru dan Politik Identitasnya             Etnisitas adalah sekelompok manusia yang memiliki kesamaan latar b...