BAB I
Pendahuluan
a.
Latar Belakang
Dewasa ini, di Indonesia
dan hampir semua negara di dunia terdampak wabah virus menular, yang
menyebabkan pandemi skala internasional. Nyatanya hampir diseluruh dunia
mengalami dampak dari terjadinya wabah ini, juga berdampak kepada banyak aspek
kehidupan sosial. Terkait dengan hal ini, masyarakat di paksa untuk melakukan kegiatan dirumah saja
dan mulai terbiasa dengan sistem kehidupan New Normal dengan selalu menerapkan
protocol kesehatan secara baik dan benar. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sangat
mengancam keselamatan kesehatan manusian. Oleh sebab itu, di masa pandemi ini, pentingnya
terjalin relasi komunikasi politik antara pemerintah dan masyarakat, serta
dengan dibarengi dengan upaya pembaharuan sistem yang harus menyesuaikan dengan
kondisisi saat ini, dimana banyak sistem yang dipaksa untuk mengubah ke arah yang
lebih efisien dengan menerapkan sistem Work
From Home dalam bekerja atau kuliah selama masa pandemi sesuai dengan
anjuran pemerintah guna mengurangi penularan yang semakin menjadi-jadi, dengan
adanya seperti ini diharapkan pemerintah bisa menciptakan pembaharuan
birokrasin yang lebih baik dan memanfaatkan media massa sebaik mungkin dalam
mengkomunikasikan informasi tervalid ekpada masyarakat, guna mengefisiensikan
kegiatan yang sudah ada dan berjalan sebagaimana mestinya. Dengan senantiasa
menyerukan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 4M (mencuci
tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan).
Awal mula hadirnya wabah ini berasal dari Kota Wuhan, China pada akhir bulan
Desember tahun 2019. Pandemi ini bukan hanya membahayakan kesehatan manusia
saja, namun juga berdampaknya kepada beberapa aspek, seperti aspek sosial,
ekonomi, dan politik dunia karena dengan hadirnya virus ini memaksa manusia
untuk tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya secara langsung, dan memaksa
manusia untuk beraktifitas dirumah saja, karena virus ini menyebar sangat cepat
melalui udara, terlebih jika dibiarkan atau tidak diantisipasi dengan adanya lockdown atau pembatasan sosial pastinya
hal itu sangat membahayakan kesehtan missal masyarakat. Dengan dampak
berkepanjangan inilah pastinya bukan hanya permasalahan dalam ekonomi dan
kesehatan, namun juga dengan system pemerintahan di Indonesia.
Dengan hal ini,
adapun seruan komunikasi yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia kepada
masyarakat, adalah dengan menerapkan 4M, Pembatasan Sosial, Work From Home, dan melakukan vaksinasi
(minimal satu kali), dan juga dengan mengisyaratkan melakukan segala sesuatunya
dirumah saja, seperti belajar, beribadah, berbelanja memalui e-commerce,
bekerja dirumah agar memutus rantai penyebaran corona virus jika dirumah saja,
terlebih lansia yang mempunyai penyakit bawaan sangat rentan terdampak virus
ini. Pemerintah dengan hal ini memanfaatkan media massa dengan sebaik-baik
mungkin dalam mengkomunikasikan perihal beberapa urgensi penting ke masyarakat
luas. Oleh karenanya peranan media massa dalam komunikasi politik di masa
pandemi ini menjadi prioritas.
Seperti yang sudah
banyak kita ketahui, perihal kasus pertama covid-19 di Indonesi, terjadi pada
awal Maret 2020. Sebelum dari kejaidan ini, media Indonesia masih sangat
sedikit memberikan peringatkan terkait dengan wabah ini. Pada dasarnya karena
virus ini belum masuk ke Indonesia atau belum terdeteksi. Media dan pemerintah
masih terkesan acuh tak acuh, karena beranggapan bahwasannya masyrakat
Indonesia kebal dengan virus ini. seiring berjalannya waktu dibarengi dengan
kasus penaikan virus yang drastis, dengan ini banyak media di Indonesia
memberikan informasi seputar COVID-19 dan pemerinah segera membuat tim gabungan
khusus untuk ini.
Tidak dipungkri juga
berita-berita seputar pandemi covid-19 juga dibarengi dengan berdarnya
hoax-hoax yang bermunculan. Berita-berita hoax juga diperparah dengan tidak
selarasnya kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Seta terjadi
perebutan panggung publisitas di tingkat elite politik yang memanfaatkan
kejadian ini, yang disebut sebagai tie-in
publicity. Elit politik, pemerintah, dan organisasi kesehatan seperti Ikatan
Dokter Indonesia (IDI) masing-masing berbicara kepada publik sebagai dirinya
sendiri, versinya sendiri, yang terpisah satu sama lain. Padahal, dibutuhkan
pendekatan integrasi komunikasi, dimana suatu informasi dapat menjadi pencerah
jika disintesiskan menjadi public
knowledge, dengan menyuguhkan sumber informasi yang teruji validasinya.
Disinilah peran sentral pemerintah bersama dengan media, dan organisai terkait
dalam menjadi kunyi perubahan di tengah masyarakat, guna mengarahkan publik
mengenai edukasi soal virus ini.
Kemajuan teknologi informasi dibarengi
dengan revolusi industri yang semakin hari semakin moderen, serta di era saat
ini yang memaksakan semua elemen msyarakat meliki smartphones. Sehingga
memudahkan kita sebagai masyrakat dalam mengakses internt, dan mencari konten
yang telah disediakan di internet. Tak terkecuali dengan informasi bohong yang
muncul beriringan dengan fakta sebenarnya. Menurut Birchall ini ada kaitannya
dengan pengetahuan meletuka maksudnya adalah penegtahuan terkait ini mempunyai
makna menyangkal rasionalisme ilmiah dan membenarkan kepercayaan sejati sebagai
satu-satunya kriteria untuk pengetahuan.
b.
Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah komunikasi
pemerintah ke masyarakat terkait dengan situasi pandemi saat ini? dan apakah
birokrasi di Indonesia selama pandemi ini berjalan dengan baik atau malah
mengalami kemunduran?
c.
Tujuan Penelitian
1. Mengetahui komunikasi pemerintah
kepada masyarakat terkait dengan situasi pandemi saat ini dan mengetahui dampak
perubahan terhadap birokrasi di Indonesia.
d.
Metode Penelitian
Dalam
studi ini, penulis mencoba mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan
kualitatif serta didukung dengan studi pustaka. Sumber data yang penulis
gunakan berupa fenomena kejaian rill, serta penulis juga mencoba mengamati,
membaca, atau bertanya tentang data. Yang menjadi fokus dalam penelitian ini
adalah komunikasi politik pemerintah dalam mengangani pandemi serta dampak apa
yang terjadi pada kebijakan birokrasi di Indonesia, khususnya didaerah penulis
sendiri, yaitu DKI Jakarta terkait
dengan pandemi ini, apakah dengan adanya pandemi sangat memperngaruhi kinerja
mereka dalam melayani masyrakat dengan baik? Dan apakah didaerah penulis, peran
pemerintah daerah telah memberikan edukasi serta sosialisasi yang maksimal
dengan adanya pandemi, sedangkan selama awal mula hadirnya virus ini, semua
kegiaatan dilakuan secara Work From Home,
dan sekarang telah beralih ke situasi normal baru setelah pembatasan sosial.
Selanjtnya, dari bahan bacaan yang di peroleh oleh penulis yang nantinya akan
di analisis, terkait dengan judul yangg dibahas. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode kualitatif yaitu dengan
mendeskripsikan serta menganalisis.
BAB II
Landasan Teori
Penelitian
serupa mengenai pembahasan ini perihal Work
From Home, Menurut Crosbie & Moore (2004), WFH adalah bekerja dari
rumah berarti pekerjaan berbayar yang dilakukan terutama dari rumah (minimal 20
jam per-minggu). Bekerja dari rumah akan memberikan waktu yang lebih fleksibel
dan efektif bagi pekerja atau pelajar dalam memberikan keseimbangan hidup. Disisi
lain juga memberikan keuntungan bagi perusahaan atau tempat terkait. Yang
berarti bekerja dirumah tetap bisa dilakukan dengan ketentuan jam kerja seperti
yang sudah disebutkan, dengan maksud fleksibel yang menguntungkan pihak pegawai
dan perusahaan, dalam sistem birokrasi ini sangat relevan, dengan fasilitas
yang sudah diberikan oleh negara, pastinya sangat menunjang hal tersebut.
Dan
selanjutnya terkait dengan New Normal,
menurut Yuri adalah tatanan, kebiasaan dan perilaku yang baru berbasis pada
adaptasi untuk membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat inilah yang
kemudian disebut sebagai new normal. Cara yang dilakukan dengan rutin cuci
tangan pakai sabun, pakai masker saat keluar rumah, jaga jarak aman dan
menghindari kerumunan. Pihaknya berharap kebiasaan baru ini harus menjadi
kesadaran kolektif agar dapat berjalan dengan baik serta membantu dalam
menurukan tingkat menularnya virus.
a. Konsep Work From Home dan
Birokrasi
Konsep Work From Home (WFH) sebenarnya
sudah teralisasikan pada revolusi industri 4.0. Dimana mesin dan teknologi
canggih dengan konsep otomatisasi sudah diandalkan dalam proses
produksi barang serta segala kebutuhan dapat dipenuhi melalui trend digitalisasi.
Selain itu konsep ini menerapkan dimana karyawan dapat melakukan pekerjaannya
dari rumah atau jarak jauh dan tidak di kanotr. Bekerja dari rumah memberikan
jam kerja yang fleksibel kepada karyawan. Bekerja dari rumah merupakan
pendekatan kerja modern yang menggunakan media seoerti alat elektronik,
internet, dan aplikasi meeting (Zoom dan Google Meet). Bekerja dari rumah
sebagai konsep sangat penting di masa pandemi saat ini. Dengan adanya ini
membantu menjaga produktivitas karyawan tetap sama atau bahkan lebih baik dan
pada saat yang sama mendukung karyawan untuk berada bersama keluarga atau
menangani beberapa pekerjaan pribadi. Bekerja dari Rumah dapat menjadi alat
yang hebat untuk membantu karyawan tetap di rumah dan bekerja pada saat yang
sama, untuk mengurangi penyebaran virus dan berkerumun dengan banyak orang,
selama pandemi COVID-19.
Konsep
birokrasi sesungguhnya berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip organisasi
yang dimaksudkan untuk memperbaiki efisiensi administrasi,
meskipun birokrasi yang keterlaluan seringkali justru menimbulkan
efek yang tidak baik. bahwa dalam birokrasi terdapat aturanaturan yang
rasional, struktur organisasi dan proses berdasar pengetahuan teknis dan dengan
efisiensi yang setinggi-tingginya.
b.
Teori Birokrasi :
Birokrasi
Pemerintahan adalah sekumpulan wewenang dan jabatan yang terorganisir secara
formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran
formal. Menurut Hegel: Birokrasi adalah institusi yang menduduki posisi
organiik yang netral di dalam struktur sosial dan berfungsi sebagai penghubung
antara negara yang memanifestasikan kepentingan umum, dan masyarakat sipil yang
mewakili kepentingan khusus dalam masyarakat. Hegel melihat, bahwa birokrasi
merupakan jembatan yang dibuat untuk menghubungkan antara kepentingan
masyarakat dan kepentingan negara yang dalam saat-saat tertentu berbeda. Oleh
sebab itu peran birokrasi menjadi sangat strategis dalam rangka menyatukan
persepsi dan perspektif antara negara (pemerintah) dan masyarakat sehingga
tidak terjadi kekacauan.
c.
Teori Komunikasi Politik
Dalam Komunikasi Politik, komunikator politik merancang dan
menciptakan Opini Publik dan menurut Wahid (2016 : 142 ) setiap tindakan
komunikasi politik mempunyai aturan peristiwa yang menjadi dasar untuk memahami
peristiwa tersebut lebih komprehensif dan pemahaman terhadap setting peristiwa
adalah kunci pengelolaan opini public. Karena itu, menurut J.D.Halloran (Dalam
Nimmo, 2010) komunikator politik harus memahami matriks social sebuah peristiwa
dan komunikator dituntut untuk peka terhadap jaringan dan kondisi social
masyarakat karena setiap peristiwa terjadi dalam system social tertentu.
BAB III
Isi
a.
Peranan Pemerintah Daerah
Dengan
adanya pandemi seperti ini yang mengharuskan semua elemen masyarakat untuk
melakukan Work From Home selama masa transisi
new noemal berjalan. Pastinya tidak langsung semua masyarakat mudah beradaptasi
dengan hal yang baru ini, terutama para lansia dan anak-anak. Terlebih dengan
sistem kita yang belum terbiasa menjalankan semua kegiatan berbasis online.
Disinilah peran media dan pemerintah sangat pemting dalam melaksanakan
sosialosasi secara menyeluruh dengan jangkauan se-Indonesia Raya dengan bantuan
pihakpihak pemerintah daerah setempat. Tidak hanya dari kalangan para pekerja
saja, namun para pelajar, dan semua masyarakat yang terdampak pastinya harus
beradaptasi dengan pembaharuan sistem yang dilakukan pemerintah demi lancarnya
keberlangsungan kebijakan.
Di DKI
Jakarta, peran pemerintah daerah sangat terlihat sekali dalam memberikan
informasi terkini mengenai wabah virus. Dengan kemajuan teknologi yan mumpuni,
sekarang semua layanan masyarakat beralih ke online, baik berbasis website
ataupun aplikasi. Seperti yang terjadi di DKI Jakarta, ada website bernama
(https://jakevo.jakarta.go.id/), hadirnya website ini berguna untuk memudahkan
para aparatur sipil negara di setiap kelurahan-kelurahan yang tersebar di
seluruh DKI Jakarta dalam melayani masyarakat yang mempunyai urusan ke instansi
pemerintahan. Penulis secara pribadi mencoba menggunakan fungsi dari website
Jakevo sendiri, yaitu ketika penulis mencoba membuat Surat Keterangan Tidak
Mampu atau SKTM melalui website Jakevo, dan tanpa mengunggu seharian, dalam
kurun watu 1-2 jam hari kerja, surat yang penulis ajukan sudah ada, tinggal download di website tersebut. Kemudahan
lainnya adalah jika kita berkepentingan tidak perlu lagi repot-repot untuk
datang ke kelurahan setempat, hanya perlu foto, scan, dan upload berkas
yang dibutuhkan, lalu dalam waktu 1 sampai 2 jam, permohonan SKTM sudah dapat
di download, dan digunakan. Selian
dari SKTM sendiri, tentunya masih banyak fungsi dari website ini, tidak perlu
antre atau datang langsung ke Kelurahan setempat, karena tujuan dari hadirnya
website ini sangat memudahkan kita tanpa perlu berkerumun dan datang langsung
ke kelurahan, dan inilah salah satu bentuk upaya pencegahan penyebaran virus
yang dilakukan pemerintahan daerah di DKI Jakarta, khususnya daerah Kelurahan
Ragunan, Jakarta Selatan.
Tentunya hal yang dilakukan
pemerintah DKI Jakarta tersebut sangatlah inovatif dan efisien, terlebih hal
tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal yang dibutuhkan.
Sistem birokrasi selama pandemi di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran atau memfokuskan ulang kembali anggaran dalam
penanganan COVID-19, dimana seluruh kementerian, pejabat negara, dan kepala
daerah merasakan dampak dari pemangkasan anggaran tersebut, sehingga harus adanya pembaharuan kegiatan yang
menyesesuaikan dengan situasi sekarang, dengan ini pemerintah pusat dan
pemerintah daerah di tuntut untuk aktif, inovatif, efisien, moderen, dan
kreatif dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi, oleh sebab itu maka
pemerintah harus memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk tetap
membuat roda birokrasi berjalan efekftif dan menjadikan birokrasi tersebut
sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian wabah virus di Indonesia.
Adapun strategi jangka pendek untuk membuat birokrasi efektif, yaitu:
1) Penerapan
birokrasi digital,
2) Standarisasi
pelayanan,
3)
Profesionalisme sumber daya manusia.
Dengan dampak
hadirnya birokrasi digital ini, juga dapat memberikan kenyamanan bagi
masyarakat, dengan pelayanan yang terbaik, dan mengoptimalkan segala daya dan
upaya yang ada. Panting bagi setiap instansi pemerintah harus memperhatikan
standarisasi pelayanan publik dari 5 (lima) aspek yakni kebijakan pelayanan,
profesionalisme pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik,
konsultasi dan pengaduan, dan terciptanya inovasi pelayanan publik. Namun perlu
diperhatikan juga bahwa tidak semua dari masyarakat kita melek teknologi, maka
pentingnya juga sosialisasi dari Rukun Tetangga setempat atau Rukun Warga dalam
mengedukasi warganya melalui karang taruna, atau adanya inovasi seperti video
yang dapat diakses melalui YouTube, media massa, televisi dengan terjemahan
bahasa isyarat juga supaya pesan yang disampaikan berhasil menjangkau seluruh
elemen masyarajat. Sehingga bagi warga yang buta oleh teknologi, dapat
mengetahuinya, dan dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh sistem
birokrasi digital ini. Selanjutnya, adanya penyederhanaan birokrasi dalam upaya
untuk mempercepat pelayanan publik, dengan adanya agenda penyederhanaan
birokrasi melalui dihilangkannya beberapa eselon akan memberikan dampak yang
signifikan dalam pelayanan birokrasi menjadi lebih cepat. Dalam penyederhaan
birokrasi ini dapat mengefisiemkan sebuah sistem yang sudah ada, tujuan dari
penyederhaan ini disesuaikan berdasarkan dari masukan, aduan masyarakat dan
keluhan. Semakin cepat masukan, dan laporan dari masyarakat yang masuk, akan
semakin cepat juga untuk ditindaklanjuti. Dengan adanya agdenda ini, dharapkan
Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang modren serta memprioritaskan
kecepatan, kepuasan masyarakat, serta kualitas, sehingga dengan adanya kasus
pandemi seperti ini Indonesia di nilai mampu dalam mengimplepemtasikan sebuah
kebijakan yang baru ini. Berkaca dengan yang dilakukan pemerintah DKI
Jakarta, dengan adanya website Jakevo adalah salah satu bentuk upaya pemerintah
daerah dalam menjalankan birokrasi dengan baik. Selain Jakevo, ada juga
aplikasi yang memberikan informasi seputar layanan vaksinasi, informasi valid
covid-19, dan masih banyak yang lainnya. Aplikasi tersebut bernama Jaki. Apa
itu Jaki? Jaki atau Jakarta Kini. Aplikasi ini dikembangkan oleh Pemprov DKI
Jakarta digunakan sebagai wadah yang menaungi keluhan masyarakat di lingkungan
sekitar tempat tinggal ataupun lingkungan sekitar Jakarta. Aplikasi inipun
sangat efisien, karena di dalamnya banyak fitur yang masyarakat DKI yang bisa gunakan,
seperti JakCorona, JakLapor untuk pengaduan permasalahan kota DKI, biasanya
jika siapapun warga yang sudah melapor, pemerintah DKI dengan sigap akan
membereskan permasalahan yang ada. Hal kecilnya ketika terjadinya kerumunan
massal yang dapat menyebabkan naiknya klaster baru covid, masyarakat bisa
langsung laporkan secara anonim melalui aplikasi tersebut, dengan cara masyarakat
bisa foto langsung kejadian masalah dan bagikan titik lokasi tersebut dimana,
dan beberapa saat kemudian ada pihak terkait yang dengan sigap menuju ke lokasi
dan menyelesaikan permaslahan pelapor. Ini adalah salah satu bentuk kemajuan,
dan perkembangan yang dilakukan Pemprov DKI untuk memajukan IbuKota menjadi
lebih baik lagi.
b.
Peranan Pemerintah Pusat
Upaya nyata yang
dilakukan pemerintah soal penanggulangan COVID-19 di Indonesia, dilakukan dengan cara memutus
rantai penularan, yaitu dengan menemukan orang-orang yang terinfeksi untuk
diobati serta diisolasi secara mandiri atau di Wisma Atlet. Langkah konkrit
pemerintah selanjutnya adalah dengan menyediakan vaksinasi massal secara
gratis, baik dari vaksinke-1, ke-2, sampai dengan booster, untuk traking
masyarakat, pemerintah pusat berkerja sama dengan berbagai elemen yang hasilnya
menciptakan aplikasi bernama PeduliLindungi, yang siapapun masyarakat ingin
berkunjung ke suatu tempat dapat mengscan barcode terlebih dahulu, supaya
memudahkan pemerintah dalam mecari tahu siapa saja warganya yang terjangkit
virus. Selain itu pemerintah juga menyediakan website khusus dalam memberikan
informasi-informasi mengenai covid-19 yang pastinya sudah teruji kredibilitasnya,
dan menyangkal terkait dengan hoax-hoax yang selama ini beredar dalam
masyrakat. Selanjnya pemerintah pusat berkerjsama dengan pemerintah daerah untuk
menjadi benteng pencegahan penularan COVID-19 secara mandiri. Selain itu hal
yang dilakukan pemerintah dalam sitem birokrasi juga menyediakan sejumlah
fasilitas kesehatan secara memadai, baik menyediakan fasilitas rapid test
ataupun swab test secara murah, penyemprotan desinfektan ke tempat umum yang
banyak di kunjungi oleh masyarakat umum, seperti: tempat ibadah, museum, kebun
binatang, transportasi umum, selain itu menyediakan ketersediaan rumah sakit di
daerah Indonesia, menjadikan wisma atlet sebagai tempat isolasi sekaligus
perawatan yang sesuai dengan standart, juga menyiapkan lahan kosong untuk tempat
pemakaman yang digunakan untuk jenazah terinfeksi COVID-19, serta mengajak
beberapa artis maupun influencers untuk berkampanye dalam menyuarakan untuk
senantiasa mematuhi protokol kesehatan. Selain itu juga pemerrintah berusaha
untuk membagikan bahan makanan pokok atau sembako yang berisi dari: sarden,
minyak, susu, snack, mie instan. Juga pemerintah telah berinovasi untuk
menciptakan masker kain, dengan kemampuan filtrasi setara masker bedah dan bisa
digunakan ulang. Terakhir, upaya dari pemerintah pusat adalah sedang melakukan
vaksinasi secara besar-besaran terhadap seluruh masyarajat di Indonesia, dari
berbagai elemen masyarakt. Dalam bidang ekonomi pemerintah
juga berubawa untuk menjalankan Kartu Prakerja dianggrai sebesar Rp 20 triliun,
adanya subsidi listrik bagi masyarakat yang menggunakan daya 450 watt dan 900
watt, memberikan subsidi ke usaha mikro kecil dan menengah, dan untuk pelajar
atau mahasiswa diberikan subsidu kuota untuk menunjang pembelajaran jarak jauh.
Dalam beberapa
kasus ataupun kebijakan pastinya tidak semuanya berjalan dengan baik, pasti
adanya kekurangan dan kelebihan dalam setiap kebijakan yang berjalan, dalam
kasus ini terlebih dengan digital birokrasi ini. Pemerintah Indonesia sendiri
telah berkomitmen untuk mewujudkan tata keloa yang berbasis elektronik, sebagai
upaya reformasi birokrasi yang lebih cepat, efisien, dan mengikuti perkembangan
zaman. Namun yang perlu di garis bawahi dengan adanya reformasi birokrasi
digital juga harus di imbangi dengan sumber daya manusianya, untuk sebagai
acuan dalam merumuskan, merencakan, dan menjalankan kebijakan. Untuk sumber
daya manusia para aparatur sipil negara juga diperlukan pendidikan dan
pelatihan dalam menghadapi transformasi digital. Fokusnya tujuan dari birokrasi
digital adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan birokrasi
kepada masyarakat terlebih di situasi pandemi saat ini.
BAB IV
Penutup
a.
Kesimpulan
Perlu
kita pahami dan ketahui bahwasannya tidak selalu birokrasi berjalan dengan
baik. Seperti dengan adanya Work From
Home pasti adanya beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja para ASN yang
bekerja selama pandemi, dan salah satu faktor penghambat pastinya berasal dari
teknologi dan sinyal, karena tidak semua daerah di Indonesia, memiliki
kecepatan internet yang merata dan memadai. Lalu juga dengan website down. Namun masih banyak sisi positif
dari hadirnya WFH ini, yakni kita jadi lebih mengefisienkan waktu, dan efektif
dalam hal tenaga dan finansial, mematuhi protokol kesehatan, namun tidak juga
lupa walaupun selama pandemi ini banyak sistem yang berubah, jangan lupa untuk
melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP yang berlaku. Dan untuk masyarakat
sendiri juga jangan lengah, di saat pandemi masih ada, jangan lupa untuk tetap
melakukan vaksinasi minimal satu kali, menerapkan 4M, berolahraga, makan
makanan yangs ehat dan bergizi, berjemur, dan waktu yang digunakan untuk
dirumah saja gunakan untuk hal-hal yang lebih produktif dan positive seperti
mengerjakan tugas, membaca buku, dan membantu pekerjaan rumah. Suatu perubahan
yang terjadi dalam sistem birokrasi di Indonesia, dengan disertai kemajuan
teknologi yang menjadi faktorr utama dalam perkembangan birokrasi menjasdi
lebih baik. Namun dengan sejuta kemudahan yang diberikan dengan adanya
teknologi, tidak mempungkiri bahwa teknologi juga masih banyak memiliki
kekurangan atau bug, untuk itu pastikan juga menjadi perhatian pemerintah pusat
untuk segera melakukan checkup perbaikan secara berkala, demi menjaga data
masyarakat menjadi aman. Selain itu juga dengan memanfaatkan teknologi juga di
dukung dengan penggunaan data seluler ataupun wifi, terkadang tidak di pungkiri
bahwa faktor sinyal menjadi penghambat itu semua, terlebih tidak semua daerah
mendapatkan fasilitas atau kecepatan internet yang merata.
Daftar Pustaka
a. Purwati, A. S., & Zulaikha,
S. (2018). Teori Kontinjensi, Sistem Pengendalian Manajemen dan Outcomes
Perusahaan: Implikasinya dalam Riset Masa Kini dan Masa Yang Akan Datang.
Performance: Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing dan Sistem
Informasi, 2(1), 1-11
b. Kuliah Ke-14 : KOMUNIKASI
POLITIK, OPINI PUBLIC DAN PUBLIC RELATIONS.
