PERKEMBANGAN ILMU
ADMINISTRASI PUBLIK
BAB I
PENDAHULUAN
1.2 Latar Belakang Masalah
Administrasi telah ada sejak adanya dua orang manusia (Adam
& Hawa) bekerjasama untuk mencapai tujuan hidupnya yang didorong
oleh kebutuhan dengan kemampuan yang serba terbatas, sehingga terjadi praktik
administrasi secara alami atau pelaksanaan administrasi sebagai seni.
Administrasi juga berkembang bersama sama dengan perkembangan peradaban
manusia.
Tuntutan akan pemenuhan kebutuhan manusia yang semakin
meningkat dan kompleks serta sulit dipenuhi secara individual dan keterbatasan
sumber daya mewarnai perkembangan kehidupan manusia dewasa ini. Hal ini
mendorong manusia melakukan kerjasama, baik secara individual maupun secara
organisasi. Itu sebabnya dikatakan bahwa dunia modern adalah dunianya
kerjasama, sebab tanpa melakukan kerjasama, tiap individu, organisasi bahkan
negara dan pemerintahan tidak akan dapat survive. Meskipun aktivitas
kerjasama sudah ada sejak adanya peradapan manusia namun pada zaman sekarang
ini bentuk kerjasama tersebut semakin menunjukan kompleksivitas dan menyangkut
hampir semua aspek kehidupan dan memerlukan sistem peadministrasian yang
kompleks pula.
Demikian pula dalam penyelenggaran suatu negara dan
pemerintahan tentu saja diperlukan suatu sistem administrasi yang sangat
kompleks yang sering disebut dengan Administrasi Negara. Sejalan dengan
perkembangannya, istilah “Negara” digantikan dengan “Publik” untuk menekankan
bahwa administrasi tersebut bertujuan untuk pelayanan publik.
1.3 Rumusan Masalah
1. Apa saja tujuan dari ilmu administrasi publik?
2. Apa saja yang kamu ketahui tentang persyaratan teori administrasi yang
menyangkut pelayanan publik?
3. Apa yang kamu ketahui tentang indikator kualitas pelayanan publik!
1.4 Tujuan
1. Untuk mengetahui apa saja tujuan administrasi
publik?
2. Untuk mengetahui tentang persyaratan apa saja
yang menyangkut pelayanan publik?
3. Untuk mengetahui tentang indikator kualitas
pelayanan publik!
BAB 2 Tinjauan Pustaka
2.1 Penjelasan Konsep
Sebagai sebuah disiplin ilmu, administrasi publik,
memiliki sifat eklektik dan multidisipliner.
Dengan sifatnya yang multidisipliner tersebut bangunan
teori administrasi publik sangat dipengaruhi oleh konsep, metodologi dan
pendekatan dari disiplin ilmu yang lain seperti ilmu politik, ekonomi,
sosiologi, manajemen, psikologi, antropologi dan lain-lain.
Beberapa makna penting berkenaan dengan hakikat
administrasi publik, yaitu:
1. Bidang tersebut lebih berkaitan dengan dunia eksekutif, meskipun juga berkaitan dengan dunia
yudikatif dan legislatif;
2. Bidang tersebut berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik
3. Bidang tersebut juga berkaitan dengan berbagai masalah manusiawi dan usaha kerjasama untuk
mengerjakan tugas-tugas pemerintah
4. Meskipun bidang tersebut berbeda dengan administrasi
swasta tetapi overlapping dengan administrasi swasta
5. Bidang tersebut diarahkan untuk menghasilkan public good dan services
6. Bidang ini memiliki aspek teoritis dan praktis.
Sebagai ilmu, administrasi publik tidaklah statis
Administrasi negara adalah
rangkaian kegiatan yang dilakukan aparatur negara/aparatur pemerintah untuk
mencapai tujuan negara secara efisien. Terdapat hubungan interaktif antara
administrasi negara dengan lingkungan sosialnya. Diantara berbagai unsur
lingkungan sosial, unsur budaya merupakan unsur yang paling banyak mempengaruhi
penampilan (perfomance) administrasi negara.
2.2 Penerapannya di Indonesia
Ilmu administrasi publik di
Indonesia berkembang pesat sejak era reformasi yang ditandai dengan perubahan
pola pikir administrasi publik yang sentralistik menuju ke arah pelibatan pihak
swasta dan kelompok masyarakat dalam pembangunan. Konsep tradisional old public
administration era Orde Baru menekankan segala urusan harus diselesaikan
oleh negara sudah usang namun mengadopsi konsep administrasi publik dari Barat
secara letter lux juga tidak tepat. Karena konsep administrasi ala Barat
sangat berbeda dengan konteks yang di Indonesia, baik dilihat dari sisi
historis maupun kultur yang ada. Perkembangan ilmu dan praktek
administrasi sangat terasa terutama sejak reformasi.
Menurut, Guru Besar Fisipol UGM, Prof. Miftah Thoha menyatakan deskripsi atau
hakikat ilmu administrasi publik di Indonesia memang sulit untuk didefinisikan
karena kuatnya campur tangan politik dalam ranah birokrasi.
“Kondisi di Indonesia sering menunjukan adanya pejabat politik yang
menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya.
Sehingga implementasi konsep administrasi publik seringkali rancu karena
berbenturan dengan kepentingan politik penguasa,” jelasnya.
2.3 Teori menurut para ahli
Chandler dan Plano dalam Keban (2004:3)
Proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan
dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan, dan mengelola
keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.
Dwight Waldo (1984:17)
Sebagai manajemen yang dilakukan dalam sebuah organisasi dari
manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah. Tujuan
pemerintah ini di dapatkan dari sistem kampanye pada tahap sebelumnya.
Harbani Pasolong (2007:8)
Kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam
melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dalam memenuhi kebutuhan publik secara
efisien dan efektif.
Dr.H.Amin Ibrahim (2007)
Seluruh upaya penyelenggaraan pemerintah yang meliputi kegiatan manjemen
pemerintah (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap
pembangunan) dengan sebuah mekanisme kerja serta dukungan sumber daya manusia.
Fesler ( 1980 )
Upaya penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh birokrasi
dalam sekala besar untuk kemudian beralifiasi pada kepentingan publik
(masyarakat), yang pada intinya arti ini di dapatkan untuk kepentingan
masyarakat.
BAB 3 Pembahasan.
1.
Apa saja tujuan dari administrasi publik?
Tujuan utama dari administrasi
publik adalah agar dapat mencapai tujuan negara sesuai keinginan publik.
Adapun beberapa keingin publik
tersebut adalah :
·
Keamanan
·
Kesejahteraan
·
Keadilan
Diperlukan beberapa hal untuk melengkapi tujuan dari
ilmu administrasi publik
·
Partisipasi Sosial
·
Tanggung jawab Sosial
·
Dukungan Sosial
·
Kontrol Sosial
2.
Apa yang kamu ketahui
tentang persyaratan teori administrasi yang
menyangkut pelayanan publik?
persyaratan teori
administrasi yang menyangkut pelayanan publik antara lain. :
1. Harus mampu
menyatakan sesuatu yang berarti dan bermakna yang dapat diterapkan pada situasi
kehidupan nyata dalam masyarakat (konteksual)
2. Harus mampu
menyajikan suatu perspektif kedepan
3. Harus dapat
mendorong lahirnya cara-cara atau metode baru dalam situasi dan kondisi yang
berbeda
4. Teori
administrasi yang sudah ada harus dapat merupakan dasar untuk mengembangkan
teori administrasi lainnya, khususnya pelayanan publik
5. Harus dapat
membantu pemakainya untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena yang dihadapi
6. Bersifat multi
disipliner dan multi dimensional
administrasi negara
ingin menemukan identitas teori-teori yang berkaitan dengan pelayanan publik,
maka perlu adanya kegiatan studi komparatif administrasi negara dalam bidang
pelayanan publik dan meningkatkan kegiatan penelitian atau riset lapangan yang
berkaitan dengan proses perumusan kebijakan pelayanan publik, proses
implementasi pelayanan publik dan evaluasi produk pelayanan publik.
3.
Apa yang kamu ketahui
tentang indikator kualitas
pelayanan publik!
Terdapat ciri struktur birokrasi yang terdesentralisir memiliki
beberapa tujuan dan manfaat antara lain :
1) Mengurangi kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan
organisasi-organisasi pelaksana yang ada dilapangan
2) Melakukan efesiensi dan penghematan
alokasi penggunaan keuangan
3) Mengurangi jumlah staf/aparat yang
berlebihan terutama pada level atas dan level menengah (prinsip
rasionalisasi)
4) Mendekatkan birokrasi dengan masyarakat
Dengan demikian untuk melihat kualitas
pelayanan publik perlu diperhatikan dan dikaji dua aspek pokok yakni : Pertama,
aspek proses internal organisasi birokrasi (pelayan); Kedua, aspek eksternal
organisasi yakni kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat pelanggan.
beberapa faktor yang berkepentingan dalam
upaya mengidentifikasi kualitas pelayanan publik antara lain :
variabel karakteristik organisasi, variabel
karakteristik lingkungan, variabel karakteristik pekerja/aparat, variabel
karakteristik kebijaksanaan, dan variabel parkatek-praktek manajemennya.
beberapa faktor lagi yang menyebabkan
rendahnya kualitas pelayanan publik (di Indonesia) antara lain adanya:
a. Konteks monopolistik, dalam hal ini karena
tidak adanya kompetisi dari penyelenggara pelayanan publik non pemerintah,
tidak ada dorongan yang kuat untuk meningkatkan jumlah, kualitas maupun
pemerataan pelayanan tersebut oleh pemerintah
b. Tekanan dari lingkungan, dimana faktor
lingkungan amat mempengaruhi kinerja organisasi pelayanan dalam transaksi dan
interaksinya antara lingkungan dengan organisasi publik
c. Budaya patrimonial, dimana budaya
organisasi penyelenggara pelayanan publik di Indonesia masih banyak terikat
oleh tradisi-tradisi politik dan budaya masyarakat setempat yang seringkali
tidak kondusif dan melanggar peraturan-peraturan yang telah ditentukan
BAB 4 Penutup
4.1 Kesimpulan
Administrasi Publik adalah suatu ilmu sosial
yang mempelajari tentang cara pengelolaan suatu organisasi publik/ umum dalam
konteks kehidupan bernegara, yaitu Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan Eksekutif.
Dalam kajian administrasi publik, ilmu sosial ini
menghubungkan tiga elemen utama negara (Lembaga Legislatif, Yudikatif, dan
Eksekutif) dengan berbagai peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan
publik, tujuan negara, administrasi pembangunan, dan etika yang mengatur
penyelenggaraan negara.
Administrasi publik berbeda dengan ilmu manajemen.
Tidak seperti ilmu manajemen yang mengkaji mengenai cara mengelola organisasi
swasta, administrasi publik mengkaji tentang organisasi pemerintah/ publik.
Yang termasuk dalam kajian administrasi publik
diantaranya:
·
Perilaku birokrasi
·
Manajemen sumber daya manusia
·
Tata laksana pemerintahan
·
Implementasi kebijkakan
pemerintah
Dari penjelasan tersebut dapat dismpulkan
bahwa secara teoritis pelayanan publik telah mengalami berbagi perubahan dalam
rangka peningkatan pelayanan, namun disisi lain pengimplementasian pelayanan
yang efektif di masyarakat masih begitu memprihatinkan, birokrasi masih
cendrung memperlambat dalam melaksanakan proses layanan. Hal itu disebabkan
karena kurangnya pemahaman birokrasi dalam melaksanakan tugas sebagai pemberi
layanan. Olehnya birokrasi harus memamahami beberapa prinsip pokok yang harus
dipahami oleh aparat birokrasi publik dalam aspek internal organisasi yaitu :
Prinsip Aksestabelitas, Prinsip Kontinuitas, Prinsip Teknikalitas, Prinsip
Profitabilitas, Prinsip Akuntabelitas, sehingga birokrasi benar-benar memahami
tugas dan fungsinya.
Dalam meningkatkan kesejakteraan
masyarakat dan peningkatan kebijakan itu sendiri, kebijakan publik secara umum
ditentukan oleh beberapa aspek, selain hal-hal di atas yaitu : sistem,
kelembagaan, sumber daya manusia, dan keuangan. Dalam hal ini pemerintah harus
benar-benar memenuhi keempat aspek tersebut, karena dengan begitu, masyarakat
akan ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan kebijakan publik.
