Konsep Implementasi Kebijakan (1)
Kebijakan
publik, setelah diputuskan atau ditetapkan, kesinambungannya terletak pada
masalah implementasinya. Kebijakan publik tidak akan berarti apa-apa jika tidak
diikuti dengan tindakan atau tindakan nyata, sekalipun kebijakan tersebut
merupakan puncak dari proses politik yang panjang. Jika ya, bagaimana kebijakan
tersebut diterapkan? Menurut Webster implementasi diartikan sebagai tindakan
melaksanakan, yang mana dalam menyelesaikan sesuatu termasuk ke dalam memenuhi
pokok penting dari implementasi.
Menrurut
Jan Erik-Lane, terdapat definisi & pengertian implementasi kebijakan,
sebagai berikut:
1.
Implementation
= F (Intention,
Output, Outcome)
Tindakan
yang berhubungan dengan tujuan intention,
output, & outcome. Kebijakan publik dasarnya membutuhkan eksekusi & juga
hasil dari tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi juga
terdapat dua dasar pengertian: sebagai sebuah pernyataan akhir atau hasil
pencapaian kebijakan. & sebagai sebuah proses atau eksekusi kebijakan.
2. Implementation = F (Policy,
Outcome, Formator, Implementor, Intiatir, Time)
Implrmrntasi
adalah tindakan yang berhubungan dengan aspek kebijakan, dari penjelasan
sebelumnya, pada nomor dua ini penekannya lebih ke pada proses atau fenomena
karena didalamnya menyangkut banyak faktor yang terlibat.
Fenomena
implementasso kebijakan dipelajari agar dapat memahami:
Mengapa
dapat terjadi gagalnya implementasi publik didaerah, mengapa jenis kebijakan
lebih mudah implementasikan dibandingkan dengan kebijakan lain, mengapa
perbedaan kelompo sasaran kebijakan mempengaruhi keberhasilan implementasi
suatu kebijakan.
Pertemuan ke-3:
Konsep Implementasi Kebijakan (2)
Studi implementasi kebijakan pertama
kali dilakukan oleh J. Pressman & Aaron Wildafsky pada tahun 1966 yang
melibatkan aktor lembaga termasuk dengan komunitas Afrika-Amerika. Walaupun
program tersebut gagal, namun terdapat poin-poin keputusan yang membutuhkan
izin daru aktor yang terlbat agar implementasi bisa maju, namun sayangnya hal
itu tidak terwujud sebab terjadinya diskriminasi & mendapatkan dukungan
politik federal dan dana yang besar. Oleh karena itulah konsep implementasi
kebijakan menjadi bagian terpenting dalam studi kebijakan publik. Fenomena
kebiakan implementasi menjadi perhatian ahli kebijakan & memperkaya
pemahaman terhadap konsep implementasi, peahamn terhadap proses implementasi &
menuju kepada model teorik untuk proses implementasi kebijakan publik.
Studi implementasi kebijakan sudah
masuk ke tahap ketiga, yang membedakannya adalah oada penggunaan metodologi
penelitian didalam meneliti fenomena implementasi kebijakan. Pada generasi
kesatu: (1970-1975) menggunakan metode studi kasus (case study) untuk meneliti fenomena implementasi kebijakan dalam
waktu & tempat tertentu. Pada generasi kedua: (1975-1960) ahli kebijakan
menggunakan metode penelitian positif (kuantitatif) dengan tujuan untuk menguji
& membagun teori atau model implementasi dengan tujuan untuk mnguji &
membangun model implementasi. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan
atas-bawah (top down approach) &
pendekatan bawah atas (down top approach).
Pendekatan generasi ketiga: (1980) peneliti generasi ketiga disebut sebagai
peneliti mplementasi & penelitiannya sebagai generasi tudi implementasi
ditempatkan sebagai ilmiah arena enelitiannya dilakukan secara ilmiah. Atau
singkatnya menurut Goggin (1990), studi implementasi generasi ke 3, penggunaan
metode ilmiah semakin mengarahkan pada pemahaman yang lebuh baik tentang, apa
itu implementasi kebiakan & mengapa orang-orang & lembaga yang terlibat
dalam implementasi kebijakan berperilaku seperti yang mereka lakukan.
Unsur implementasi kebijakan: Orang
(secara individu atau kelompok : para birokrat, administrator (sebagai implementor). Organisasi (lembaga
pemerintah, birokrasi sebagai implementor), Sumber daya (dana, sarana, waktu, &
peralatan), desain omplementasi (hubungan atar orang & organisasi),
kelompok sasaran (masyarakat & anggota masyarakayt).
Pertemuan ke-4
Perumusan Kebijakan Publik
Model Sistem Politik
Perumusan
kebijakan merupakan tahap pertama dari rangkaian proses kebijakan publik.
Agenda setting yang pada bab sebelumnya dikenal untuk mendorong dimulainya
proses perumusan kebijakan & pendeatan-pendekatan. Menurut David Easton
(1971) yang dikenal dengan sistem model politik. Easton mengemukakan bahwa
proses kebijakan publik terdiri dari jaringan keputusan & tindakan untuk
mengalokasikan nilai-nilai, yang mengalokasikan nilai-nilai ini adalah pemegang
otoritas dalam sistem politik. Karena Easton mendefinisikan kebijakan.
Diketahui
dari model Easton tentang proses kebijakan publik. Dimulai dari inputs (tuntutan, dukungan & masukan
sumber-sumber dari lingkungan) lalu masuk ke proses sistem politik untuk
perumusan keputusan yang di dalamnya melibatkan tiga komponen: pemegang
otoritas (authority), pengemasan
kesepkatan (bindingness) &
penentuan alokasi nilai-nilai untuk masyarakat (allocation of values for society), kemudian outputs (berupa regulasi, peraturan, hukum) & outcomes (hasil, manfaat dari pembebanan
regulasi).
Menurut
Easton Outputs adalah keputusan
formal yang diumumkan & lebih dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi
kepada tindakan pemerintah. Outcomes
adalah urutan kedua berupa efek kebijakan & lebih merupakan keseluruhan
dunia nyata dari kebijakan. Dari Eastin, kemudiakn pemikirannya diperluas oleh
Jenkins yang mengatakan bahwa faktor lingkungan (sosial, ekonomi, politik,
fisik dll termasuk waktu) selalu mempengaruhi bekerjanya proses perumusan
kebijakan dari mulai inputs, sistem
politik, outcomes, & feedback.
Pertemuan ke-5
Model Kingdon, Sabatier, & Baumgartner.
a.
J.W. Kingdon
: Model Streams Metaphor.
J.W. Kingdon mencetuskan streams metaphor model
untuk proses kebijakan publik. Gagasan modelnya sebenarnya diinspirasi
dari deskripsi pengambilan keputusan dalam organisasi yang kompleks, yaitu
garbagecan model yang dibangun oleh
Cohen. Dengan menggunakan gagasan metapora aliran, Kingdon berpendapat bahwa
isu-isu kebijakan akan meningkatkan status agenda & pemilihan alternatif
ketika unsur-unsur dari tiga aliran datang bersamaan. Pada masing-masing
aliran tersebut, di dalamnya berisi berbagai individu, kelompok,
lembaga-lembaga, terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Kingdon menjelaskan
bahwa aliran pertama adalah the political
stream yang meliputi keadaan politik & opini publik. Aliran kedua
adalah the policy stream yang berisi solusi
potensial untuk suatu masalah.
b.
Kerangka
Koalisi Advokasi Sabatier: oleh Paul A. Sabatier.
Secara eksplisit ditujukan kepada dua fitur penting
dari proses kebijakan, yaitu peran kelompok, parameter sistem &
dinamika sistem dalam pembuatan kebijakan. Tradisi pluralis dalam ilmu
politik berpendapat bahwa kebijakan publik dibuat dalam proses kompetisi antar
kelompok namun dalam pemahaman Sabatier, puluhan kelompok yang bekerja
independen tidaklah mungkin akan memiliki kekuatan sebesar yang mereka miliki
jika mereka tidak datang bersama-sama dalam kelompok lebih besar, atau
disebut koalisi advokasi. Dalam ACF, dua hingga empat koalisi advokasi
biasanya terbentuk untuk domain kebijakan tertentu di mana kelompok-kelompok
menyatukan serangkaian nilai-nilai & keyakinan mereka bersama. Koalisi
ini terlibat dalam perdebatan soal kebijakan, bersaing & berkompromi
dengan koalisi lain. Beberapa aktor, yang disebut ''broker kebijakan'', akan muncul
menengahi persaingan di antara koalisi ini. Karena broker pun mencari hasil
kebijakan tertentu atau ia memiliki kepentingan dalam mempromosikan harmoni
politik. Dalam konteks ini kompromi sangat mungkin terjadi jika kebijakan
yang muncul kebijakan baru atau perubahan kebijakan yang pada akhrnya, tidak
mengancam keyakinan inti & nilai-nilai dari koalisi
advokasi. Sebaliknya kemungkinan munculnya kebijakan baru atau perubahan
kebijakan jauh lebih kecil jika polarisasi koalisi advokasi begitu besar
sehingga tidak ada ruang untuk kompromi di dalam sistem kepercayaan kelompok. Dalam
ACF, disadari bahwa pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh relatif stabilnya
parameter sistem & oleh dinamika sistem. Interaksi di antara keduanya
bisa mempromosikan atau menghambat pembuatan kebijakan. Fitur parameter
sistem yang stabil adalah kerangka konstitusional & norma-norma
hukum, di dalamnya termasuk atribut dasar dari bidang masalah, distribusi
dasar sumber daya alam di masyarakat, nilai-nilai budaya fundamenta,
struktur sosial, struktur hukum dasar. Sedangkan fitur dinamika sistem
adalah termasuk perubahan dalam kondisi sosial ekonomi, teknologi, perubahan
koalisi pemerintahan sistemik, keputusan kebijakan & dampak dari subsistem
lainnya. Seperti metafora aliran, model ACF Sabatier meliputi berbagai
individu, aktor institusional. Memandang pembuatan kebijakan sebagai proses
yang lama bertahun-tahun. ACF juga mempertimbangkan mekanisme untuk
perubahan kebijakan & lebih sadar mencakup pengaruh implementasi &
umpan balik pada sistem.
c.
F.R. Baumgartner
& B.D. Jones : Model Punctuated
Equilibrium.
F.R. Baumgartner & B.D. Jones membawa
konsep punctuated equilibrium dari
evolusi biologi untuk melukiskan proses kebijakan. Mereka berpendapat
bahwa keseimbangan kekuatan politik di antara kelompok-kelompok kepentingan
bisa relatif stabil dalam jangka waktu yang lama diselingi oleh pergeseran yang
relatif mendadak dalam pemahaman masyarakat tentang masalah & keseimbangan
kekuatan antar kelompok yang berusaha memperjuangkan kepentingan yang tertanam.
Kunci dari teori equilibrium adalah gagasan monopoli kebijakan yang cocok
dengan gagasan sub-sistem kebijakan. Monopoli kebijakan adalah sistem yang
cukup terkonsentrasi, tertutup, & hanya aktor-aktor paling
penting yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.
Pertemuan ke-6
Implementasi Kebijakan Publik (1)
Konsep
Bila
demikian apakah implementasi kebijakan itu?
Sebuah
kebijakan publik pada dasarnya membutuhkan eksekusi & juga
hasil, yakni tercapainya sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan. Sebagai sebuah pernyataan akhir dari kebijakan atau hasil
pencapaian kebijakan. Pengertian ini fokus kepada terealisasinya
sasaran-sasaran kebijakan & pernyataan bahwa kebijakan telah
diimplementasikan.
·
Sebagai proses maka implementasi
kebijakan dikonseptualisasikan sebagai serangkaian keputusan & tindakan
agar keputusan legislatif bisa dijalankan.
·
Sebagai keluaran maka implementasi
kebijakan dikonseptualisasi kan sebagai seberapa jauh tujuan-tujuan yang telah
direncanakan kebijakan mendapat dukungan sumber daya seperti anggaran
belanja, teknis & program.
·
Sebagai dampak maka implementasi kebijakan
dikonseptualisa sikan kepada perubahan-perubahan yang dapat diukur terkait
dengan program, UU, regulasi, keputusan yudisial.
Pertemuan ke-7
Implementasi Kebijakan Publik (2)
Sebagai Studi
Ada
poin-poin keputusan yang membutuhkan izin dari para aktor yang terlibat
tersebut agar implementasi bisa maju tetapi itu tidak terwujud padahal program
tersebut mendapat dukungan politik federal yang besar. Hasil penelitian
ini kemudian oleh Pressman & Wildafsky dituangkan kedalam sebuah buku
dengan judul Implementation &
sejak itu konsep implementasi kebijakan menjadi bagian penting dalam studi
kebijakan publik. Studi implementasi kebijakan, setelah
itu, banyak dilakukan oleh para ahli kebijakan publik untuk mengungkap
faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan
publik saat diimplementasikan. Fenomena implementasi kebijakan pada
akhirnya menjadi perhatian para ahli kebijakan & setiap penelitian yang
mereka lakukan memperkaya pemahaman terhadap konsep
implementasi, pemahaman terhadap proses implementasi & menuju kepada
model teoritik untuk proses implementasi kebijakan publik.
Akhirnya, pentingnya
implementasi datang melalui kontribusi praktik yang pada dasarnya merupakan
ujian teori kebijakan & dengan menguji ini kita belajar. Jadi proses
implementasi yang dirancang dengan baik harus menyediakan mekanisme ntuk
pemantauan, umpan balik kebijakan, pembelajaran, peningkatan. Studi
implementasi kebijakan saat ini telah masuk tahap generasi ketiga. Perbedaan
tiap generasi terletak pada penggunaan metodologi penelitian di dalam meneliti
fenomena implementasi kebijakan sehingga kontribusi yang diberikan terhadap
studi implementasi pun berbeda pula.
Pada
generasi 1 para ahli kebijakan menggunakan metode studi kasus untuk meneliti
fenomena implementasi kebijakan dalam waktu & tempat tertentu. Hasil
penelitian umumnya berupa penjelasan deskriptif atas implementasi kebijakan
tertentu, bisa berupa kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan
tersebut. Lahir pemikiran tentang syarat keberhasilan implementasi kebijakan
sebagai sebuah konsep atau acuan bagi implementasi kebijakan publik.
Penjelasan
tentang pendekatan & model-model implementasi kebijakan ini akan disajikan
dalam perkuliahan berikutnya. Para peneliti generasi 3 ini kemudian
disebut sebagai peneliti implementasi & penelitiannya sebagai penelitian
implementasi. Jadi pada generasi ini studi implementasi ditempatkan
sebagai ilmiah karena penelitiannya dilakukan secara ilmiah. Ada kasus-kasus
implementasi yang cukup, terutama yang spesifik & beragam, untuk
memberi ruang analisis & menjelaskan hubungan sebab-akibat dari fenomena
implementasi.
Ringkasnya, Goggin
menyebutkan bahwa, Dalam studi implementasi generasi 3, penggunaan
metode ilmiah semakin mengarahkan pada pemahaman yang lebih baik tentang apa
itu implementasi kebijakan & mengapa orang-orang & lembaga yang
terlibat dalam implementasi kebijakan berperilaku seperti yang mereka lakukan.
Pertemuan ke-9
Kapasitas Organisasional Dalam
Implementasi Kebijakan
Kapasitas
organisasional lembaga-lembaga pemerintah merupakan kunci utama dalam
implementasi kebijakan publik. Pada konteks implementasi kebijakan ini Goggin
memberikan penjelasan tentang kapasitas organisasional mengingat sebagian besar
implementasi kebijakan publik terjadi di lembaga-lembaga pemerintah, & aktor-aktor
birokrasi. Kapasitas organisasional diartikan sebagai kemampuan atau
kepiawaian pemerintah untuk membuat atau menempatkan sesuatu menjadi tindakan bersama, melembagakan
struktur, rutinitas & mengkoordinasikan usaha-usaha mengubah perilaku
atau keinginan masyarakat kearah yang diinginkan kebijakan melalui capaian
hasil nyata. Goggin menjelaskan bahwa implementation
style adalah dimensi perilaku dalam lembaga yang menginterpretasikan antara
putusan penentuan tujuan kebijakan yang biasanya sarat dengan politik dengan
keputusan administratif tentang strategi implementasi untuk mencapai tujuan kebijakan
yang biasanya sarat degan analisis.
Pertemuan ke-10
Kapasitas Ekologi Negara Dalam Implementasi
Kebijakan
Kapasitas
Ekologi Negara secara sederhana didefinisikan sebagai kapasitas lingkungan
negara yang mempengaruhi kebebasan pemerintah untuk bertindak.
·
Konstitusi & Lingkungan Budaya,
·
Hubungan Antar Tingkat Pemerintahan,
·
Ketersediaan Sumber Finansial,
·
Tingkat Industrialisasi Dalam Negara,
·
Tingkat Urbanisasi,
·
Tingkat Pendidikan Penduduk.
Oleh
karena itu kapasitas ekologi negara dapat menjadi pertimbangan untuk menilai kekuatan
pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan. Kapasitas ekonomi negara
umumnya ditunjukkan oleh tersedianya sumber-sumber fiskal sehingga menjadi
kekuatan keuangan negara untuk membiayai kegiatan pemerintah di semua
tingkatan. Kondisi keuangan negara yang buruk jelas sangat berpengaruh terhadap
penyediaan finansial sehingga dapat menghambat tindakan lembaga & personil
di dalam mengimplementasikan kebijakan.
Menurut
Goggin kapasitas lingkungan politik yang dapat mempengaruhi implementasi
kebijakan publik adalah berkembang keterbukaan & inovasi dalam
negara. Budaya politik dapat mempengaruhi tingkat partisipasi warga negara
karena terkait dengan sikap, kepercayaan & harapan terhadap tindakan
pemerintah. Karakteristik politik negara menjadi lingkungan implementasi
kebijakan publik. Variabel situasi merupakan determinan sukses
implementasi. Tersembunyinya problem negara. Dua variabel tersebut berhubungan &
keberadaannya mempengaruhi kapasitas negara. Apabila kapasitas negara
dalam menghadapi dua variabel tersebut rendah maka keberhasilan implementasi kebijakan
jelas rendah.
Pertemuan ke-11
Paradigma Teori Impelemtasi
Kebijakan Publik
Menurut Harold D. Lasswell (1956) implementasi
merupakan salah satu bagian yang diperlukan dalam proses kebijakan publik. Apabila
sudah ada kebijakan publik yang sudah ditentukan namun tidak dijalankan, maka
akan menyebabkan missing link, sehingga
kita jadi tidak mengetahui apakah rumusan itu ada feedbacknya atau tidak.
Menurut Peter deLeon perhatian terhadap
studi implementasi terhalang lama karena adanya persepsi, yakni:
(1) dianggap sulit untuk masuk ke wilayah operasi
lembaga di mana para administrator secara khas banyak bertindak di bawah
otoritasnya sendiri bahkan terkadang menyerang pembuat kebijakan, atau
sebaliknya.
(2) dianggap terlalu sederhana di mana para
administrator secara otomatis menjalankan kebijakan apapun yang dibebankan
kepadanya sehingga tidak memegang peran kunci dan tidak menarik. Pada
kenyataannya masalah implementasi tidak dapat diabaikan karena banyak ditemukan
kebijakan yang gagal, dan satu sumber kegagalannya muncul dari aspek politik
dan birokrasi dalam proses implementasi, yang hal ini di luar pertimbangan pemerintah
dan analis kebijakan.
Menurut Peter deLeon :
a.
Studi
implementasi generasi pertama (J. Pressman & Aaron Wildavsky): bersifat
analisis studi kasus untuk menyingkap proses implementasi yang rumit.
b.
Studi
implementasi generasi kedua (Daniel Mazmanian & Paul Sabatier (1983),
Robert Nakamura & Frank Smallwood (1980), Paul Brenan (1980)): teori-teori
implementasi mulai terbangun. Dilakukan menggunakan lensa empiris, serangkaian
hipotesis, berorientasi kelembamgaan, dan mengambil perspektif top-down (hirarkhis, perintah &
pengawasan) sebagai komitmen untuk jalur implementasi kebijakan.
c.
Studi
implementasi generasi ketiga (Malcolm Goggin (1990): meneliti perilaku
implementasi pada lintas kebijakan, antar unit pemerintah dan jenis-jenis
perilaku implementasi yang mungkin terjadi di masa depan. Studi ini bertujuan
supaya lebih ilmiah dan menyadari dengan benar soal kerumitan di antara agensi
(badan pemerintah). Pada generasi ini, salah satu teori implementasi kebijakan
di antaranya muncul dari Malcolm Goggin (1990) yang dikenal dengan teori Model
Komunikasi Implenmentasi Kebijakan Antar Pemerintahan (Communications Model of Intergovermental policy Implementation).
Berdasarkani uraian dimuka dapat
disimpulkan bahwa dalam teori implementasi kebijakan :
a.
Terdapat perspektif
implementasi dan selanjutnya dikenal dengan pendekatan (approach) implementasi kebijakan, yaitu top-down dan bottom-up.
b.
Terdapat model
(teoritik) implementasi kebijakan yang diperoleh dari studi para ahli kebijakan.
Pertemuan ke-12
Pendekatan Implementasi Kebijakan
Publik
Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down Approach)
Apabila
kita ingin mempelajari suatu obyek maka sudut pandang atau sisi apa yang akan
kita gunakan untuk melihat & mempelajari obyek tersebut. Dalam studi
implementasi kebijakan publik, sebuah pendekatan seringkali didasarkan
pada cara logika berpikir yang dianggap bermanfaat untuk mempelajari proses
implementasi kebijakan publik. Jadi pendekatan top-down dipakai untuk menilai proses implementasi kebijakan oleh lembaga-lembaga
pemerintah sehingga dapat diketahui penyebab kegagalan atau keberhasilan
implementasi.
Pertemuan ke-13
Pendekatan Implementasi Kebijakan
Publik
Pendekatan Atas-Bawah (Top-Down Approach)
Powerpoint
sama seperti materi ke-12:
Apabila
kita ingin mempelajari suatu obyek maka sudut pandang atau sisi apa yang akan
kita gunakan untuk melihat & mempelajari obyek tersebut. Dalam studi
implementasi kebijakan publik, sebuah pendekatan seringkali didasarkan
pada cara logika berpikir yang dianggap bermanfaat untuk mempelajari proses
implementasi kebijakan publik. Jadi pendekatan top-down dipakai untuk menilai proses implementasi kebijakan oleh lembaga-lembaga
pemerintah sehingga dapat diketahui penyebab kegagalan atau keberhasilan
implementasi.
Pertemuan ke-14
Pendekatan Implementasi Kebijakan
Publik
Pendekatan Bawah-Atas (Bottom-Up Approach)
Pendekatan
bottom-up adalah cara logika pikir
dalam mempelajari proses implementasi kebijakan yang menganggap bahwa
implementasi kebijakan ditentukan oleh kerja birokrat tingkat bawah &
penerimaan kelompok sasaran. Pendekatan bottom-up
muncul pada akhir 1970-an & awal 1980-an sebagai reaksi para ahli kebijakan
terhadap pendekatan top-down. Para
ahli kebijakan penganut pendekata bottom-up
lebih jauh berpendapat bahwa implementasi kebijakan akan lebih berhasil apabila
kelompok sasaran sejak awal juga dilibatkan dalam proses perencanaan kebijakan
maupun implemenasi kebijakan.
