Kompilasi Forum Materi Kuliah Komunikasi Politik

Forum Minggu Pertama

 

1)      Jelaskan Pengertian Komunikasi Politik yang saudara pahami dan mengerti?

Komunikasi politik bertujuan untuk memberikan pengaruh terhadap isu-isu yang dibahas melalui kegiatan komunikasi, hal ini agar dapat menahan semua warga negara dengan sanksi yang diputuskan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Rush dan Althoff (1997) mendefinisikan komunikasi politik sebagai proses dimana informasi politik yang relevan ditransfer dari satu bagian sistem politik ke bagian lain dan antara sistem sosial dan politik. Gabriel Almond berpendapat bahwa komunikasi politik merupakan fungsi yang selalu hadir dalam sistem politik apapun. Komunikasi politik menyampaikan pesan yang terjadi ketika enam fungsi lainnya dilakukan: sosialisasi dan rekrutmen politik, klarifikasi keuntungan, pengumpulan keuntungan, penerbitan regulasi, penegakan regulasi, dan pengambilan keputusan regulasi. Ini berarti bahwa fungsi komunikasi politik terdapat secara inhteren di dalam setiap fungsi system politik.

 

2)      Sebutkan sumber atau komunikator Politik, baik individul maupun kolektif?

Sumber komunikasi juga menentukan kualitas dan keandalan proses komunikasi. Sumber komunikasi diartikan sebagai sumber pengungkapan informasi yang dapat digunakan sebagai sumber isi komunikasi. Sumber komunikasi politik dapat berasal dari seseorang atau elit politik tertentu. Jika informasi tampak berharga, sumber komunikasi politik akan menemukan pendengar. Sangat penting bahwa elit politik merupakan sumber komunikasi politik yang baik bagi masyarakat.

 

3) Sebutkan dan Jelaskan bentuk-bentuk Komunikasi Politik?

1.      Kampanye :

Pada dasarnya kampanye dan propaganda adalah bentuk komunikasi antar manusia yang dilakukan  dengan bantuan teknik dan metode tertentu untuk mencapai tujuan tertentu. Istilah kampanye berasal dari bahasa Inggris campaign. Itu juga berasal dari kamus Latin. Ini berarti "hamparan luas negara, serangkaian operasi dalam perang teater tertentu, serangkaian operasi terorganisir, kampanye promosi." Ini menimbulkan masalah dengan masalah popularitas atau popularitas tentang subjek.

a.       Menurut Rice dan Paisley, yang dikutip oleh F. Rachmadi dalam bukunya Public Relations in Theory and Practice (Aplikasi pada Badan Usaha Swasta dan Instansi Pemerintah), kampanye  mempengaruhi keyakinan dan perilaku orang lain dengan daya tarik komunikasi. dari mereka yang ingin. Tujuan kampanye adalah untuk membawa “perubahan” atau “perbaikan” kepada masyarakat (1993: 134). Dan menjabarkan beberapa prinsip, antara lain  tujuan dan keterampilan yang ingin dicapai saat melakukan kampanye. Dari kelompok sasaran, rencanakan kampanye secara sistematis, melakukan evaluasi secara terus menerus, menggunakan media massa dan komunikasi interpersonal, pilih media massa yang tepat untuk menjangkau audiens target

b.      Menurut Astrid S. Soesanto menjelaskan dalam bukunya Opini Publik bahwa prinsip dasar sebuah kampanye adalah mengikuti proses komunikasi dan unsur-unsurnya: proses rasionalisasi/emosi.

1.      Proses rasional secara harfiah di komunikasikan dalam kegiatan komunikasi. Sebuah proses emosional yang “hanya” tersirat saat mengkomunikasikan informasi.

2.      Proses rasionalitas biasanya terjadi ketika orang mendiskusikan masalah yang tidak mereka minati secara pribadi, sehingga  mudah untuk mencapai konsensus.

3.      Unsur rasionalitas adalah proses komunikasi literal tanda, dan proses komunikasi adalah proses emosional yang menyertai informasi rasional. Tingkat emosi dapat ditentukan oleh pilihan kata dan tanda-tanda persalinan. Hal lain yang berkaitan dengan proses rasionalitas adalah anteseden, sumber pengalaman yang mendahuluinya. Faktor emosional dan rasional juga  meningkat atau menurun jika dikaitkan dengan: kemampuan ekonomi atau pendidikan, relevansi  hidup, alasan waktu atau perencanaan untuk menggunakan proses pengolahan informasi dan komunikasi. Proses perumusan informasi diambil alih oleh sumber  yang tepat, paragraf yang tepat, dan nomor yang tepat. Proses berkomunikasi dengan Retreval ditentukan oleh sejarah atau pengalaman sebelumnya, tetapi yang terpenting adalah logika yang menghubungkan informasi baru dan lama. (1975: 123).

 

 

Forum Minggu Kedua

 

1.      Sebutkan dan jelaskan keunggulan Sistem Politik menurut David Easton dan Gabriel A.Almond.

KELEBIHAN SISTEM POLITIK ALMOND DAN EASTON :

a.                   Kedua model tersebut memiliki dampak besar pada perkembangan penelitian ilmu politik sejak tahun 1950.

b.                   Kedua model tersebut dapat membuat analisis politik menjadi sangat sensitif di antara kompleksitas sistem politik dalam sistem sosial yang lebih besar.

c.                   Kedua model sistem politik tersebut mampu ekuilibrium atau stabilitas, dan pada saat terjadi konflik, model sistem politik dapat memeriksa setiap komponen atau subsistem untuk menemukan penyebab konflik.

d.                  Kesederhanaan kedua model tersebut dapat digunakan untuk menganalisis sistem politik yang berbeda, apakah demokratis atau otoriter, tradisional atau modern.

 

2.      Jelaskan beberapa manfaat menggunakan teori sistem, Menurut Walter Buckley.

Menurut Walter Buckley (Badrun, 2016: 40), teori sistem memiliki beberapa keunggulan. Artinya,

·         Aplikasi dapat diterapkan pada perilaku sosial dan sistem sosial.

·         Datang dalam berbagai skala dan dapat diterapkan ke semua skala, dari maksimum ke minimum, atau dari yang paling objektif hingga yang paling subjektif.

·         Membahas berbagai hubungan antar aspek sosial dan tidak bersifat parsial. Semua aspek, terutama yang terkait dengan jaringan telekomunikasi, dipertimbangkan dalam konteks proses. Kepribadian terpadu.

·         Bersifat integrative

 

3.      Jelaskan beberapa komponen yang berbeda dalam system politik  menurut Samuel P Huntington.

Samuel P Huntington (dalam Pito dan Fasyah, 2006 : 44-45) system politik dapat didefinisikan menurut beberapa cara  serta dipandang sebagai memiliki beberapa komponen yang berbeda , yakni :

• Sistem politik sebagai budaya (kultur), yaitu nilai-nilai (values), sikap-sikap (attitude), orientasi (orientation), mitos (myths) dan kepercayaan (beliefs) yang relevan terhadap poltik dan yang berpengaruh dalam masyarakat.
• Sistem politik sebagai struktur, yaitu organisasi formal dalam masyarakat di mana digunakan untuk menjalankan keputusan keputusan yang berwenang seperti misalnya partai politik, badan perwakilan rakyat, eksekutif dan birokrasi.
• Sistem politik sebagai kelompok (the political system as a group) yaitu bentuk bentuk sosial dan ekonomi baik yang formal ataupun nonformal, yang berpartisipasi dalam politik yang mengajukan tuntutan tuntutan terhadap struktur struktur politik.
• Sistem politik sebagai kepemimpinan (the political system as leadership) bahwa individu dalam lembaga lembaga politik dan kelompok kelompok politik yang menjalankan pengaruh lebih daripada lainnya dalam memberikan alokasi nilai nilai.
• Sistem politik sebagai kebijakan bahwa pola pola kegiatan pemerintahan yang secara sadar terbentuk untuk mempengaruhi distribusi keuntungan dalam masyarakat.

Forum Minggu Ketiga

 

1.      Untuk mencapai tujuan, komunikator politik, haruslah memenuhi persyaratan tertentu (Performance), Jelaskan agar proses komunikasi mencapai sasaran atau tujuan sebagaimana yang diharapkan.

Menurut Harun dan Sumarno (2006:11), komunikator politik harus memenuhi persyaratan (kinerja) tertentu agar proses komunikasi dapat mencapai  tujuan  yang diharapkan guna mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan, komunikator politik, menurut Harun dan Sumarno (2006:11) haruslah memenuhi persyaratan tertentu (performance), agar proses komunikasi mencapai sasaran sebagaimana yang diharapkan, yakni :

1)      Memiliki nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalah-masalah kenegaraan

2)      Memiliki komitmen moran terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung

3)      Berorientasi kepada kepentingan negara

4)      memiliki Emotional Intelegence

5)      Jauh dari sikap hipokrit/munafik (cognitive dissonance)

 

2.      Menurut Nimmo Komunikasi politik dalam hubungannya dengan media, memilikki lima fungsi dasar, sebut dan jelaskan :

Menurut Nimo komunikasi politik berkaitan dengan media dengan komitmen moral terhadap sistem, nilai-nilai berkelanjutan terhadap kepentingan nasional, dan kecerdasan emosional. Menurut Nimmo (dalam Pureklolon, 2016, : 138-139) Komunikasi politik dalam hubungannya dengan media, memilikki lima fungsi dasar, yaitu :

 

1.      Memberikan informasi kepada masyarakat tentang apa yang terjadi di sekitarnya. Disini media komunikasi memiliki fungsi pengamatan dan fungsi monitoring untuk mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi di dalam masyarakat.

2.      Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada. Disini para wartawan diharapkan melihat fakta yang ada sehingga berusaha membuat liputan yang objektif (objective reporting) sehingga bisa mendidik masyarakat luar atas realitas fakta tersebut.

3.      Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk public opinion, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat. Dengan cara demikian, media bisa memberi arti dan nilai pada usaha penegakan demokrasi.

4.      Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan institusi politik, disini media bisa berfungsi sebagai watchdoc dalam membantu terciptanya good governance yang transparan dan akuntabel.

5.      Dalam masyarakat yang demokratis, media politik berfungsi sebagai saluran pembela yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program institusi politik dapat disalurkan kepada media massa.

 

3.      Hakikat komunikasi politik (jika dilihat dari tujuan politik) adalah upaya kelompok manusia yang mempunyai orientasi pemikiran politik atau ideology tertentu dalam rangka menguasai dan atau memperoleh kekuasaan. Jelaskan orientasi tersebut Menurut Lasswell.

Hakikat komunikasi politik (dari sudut pandang politik) adalah upaya sekelompok orang yang memiliki arah pemikiran atau ideologi politik  tertentu untuk memperoleh kendali atau kekuasaan. Saya akan menjelaskan arah Lasswell,  mengenai arah komunikasi politik, Lasswell membuat dua hal yang sangat jelas. Salah satunya adalah bahwa komunikasi politik selalu berorientasi pada nilai atau berusaha mencapai tujuan. Nilai-nilai dan tujuan itu sendiri dibentuk  oleh proses perilaku di mana mereka benar-benar terkandung. Kedua, komunikasi politiknya berorientasi pada masa depan, positif, relevan dengan masa lalu, dan selalu berhubungan dengan peristiwa masa lalu.

Forum Minggu Keempat

 

1.      Hampir semua negara memiliki Partai Politik, dengan berbagai fungsinya, termasuk di negara yang berpaham Komunis yang system politiknya otoriter, jelaskan fungsi Partai Politik di negara yang berpaham demokrasi menurut Miriam Budiarjo.

Menurut Miriam Budiarjo, dalam karya “Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai,” fungsi partai politik terbagi menjadi empat, yakni : partai sebagai sarana komunikasi politik, partai sebagai sarana sosialisasi politik, partai politik sebagai pengatur konflik, dan partai sebagai sarana rekruitmen politik. Arus informasi dalam suatu negara bersifat dua arah artinya berjalan dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dan disinilah kedudukan partai politik dalam arus ini sebagai jembatan antara “mereka yang memerintah” (the rulers) dengan “mereka yang diperintah” (the ruled).

 

2.      Menurut Duverger (1981 : 40-42) sebuah partai dikatakan dominan bila partai itu memperlihatkan dua karakteristik yang terdapat dalam sistem dua atau multi partai, jelaskan.

Menurut Duverger (1981: 40-42), sebuah partai disebut dominan bila menunjukkan dua ciri: sistem dua partai atau sistem multi partai. Partai politik perlu mengungguli saingannya dalam jangka panjang (walaupun terkadang kalah dalam pemilu, mereka bahkan dalam gaya yang sesuai dengan doktrin, ide, dan gaya mereka saat itu.) Dua partai  dominan dan bersaing yang dominan dan bersaing sistem kepartaian suatu negara dimana dua partai bersaing memperebutkan kekuasaan untuk mengontrol dan memeliharanya melalui pemilihan umum, dan yang kalah menjadi loyal. Partai Oposisi Sistem Multipartai bersifat domestik ini adalah sistem kepartaian yang terdiri dari banyak pihak, dan karena plural, cenderung kepada semua golongan karena biasanya merupakan produk dari masyarakat yang multidimensional (statistik kependudukan). Masyarakat adalah hubungan dan asal mula budayanya. Berpusat pada unft to save, yang akan menjadi platform politik bagi membentuk politik sentris. Banyaknya partai peserta pemilu tidak menjadikannya sebagai  partai  pemenang yang dominan, sehingga pemerintahan yang dibentuk adalah pemerintahan koalisi yang memenangkan mayoritas kursi  di parlemen, dari dua atau banyak partai, bisa jadi koalisi. Koalisi selalu terjadi dengan membagi kursi menteri antar partai politik.

 

3.      Jelaskan pengertian mengenai Partai Politik menurut pendapat saudara.

Menurut saya partai politik adalah organisasi yang berkaitan dengan sistem birokrasi di suatu negara, yang juga berkaitan dengan rakyat dan mampu menampung semua aspirasi rakyat, keluhan, serta kritik. Partai politik menurut saya seharusnya bisa menjadi wadah sebagai pendidikan politik, guna mengedukasi warga negara terkait dengan politik agar berkurangnya praktik money politicts dan golongan putih. Serta upaya dalam meramaikan pesta demokrasi di negeri ini, yang dilakukan selama lima tahun sekali.

Forum Minggu Kelima

 

1.              Perkembangan media sosial yang berbasis teknologi informasi dengan alat-alat komunikasi digital memberikan efek terhadap pola dan program komunikasi partai politik, jelaskan secara ringkas mengapa Partai Politik menggunakan dan memanfaatkan media social dalam program komunikasinya.

Pada dasarnya media sosial dianggap sebagai cara yang ampuh dalam menarik perhatian publik saat ini, hal-hal berupa pesan dengan mudah tersampaikan dengan adanya media sosial. Oleh karenanya menurut saya banyak Partai Politik yang menggunakan media sosial sebagai media komunikasinya. Seperti yang dilakukan oleh Puan Maharani, Puteri Komarudin, Arilangga Hartanto, dan para anggota parlemen lainnya yang menggunakan Instagram sebagai media komunikasi politiknya kepada masyarakat awam dengan membagikan kegiatan sehari-hari melalui media tersebut.

 

2.              Jelaskan secara ringkas bentuk partisipasi politik yang demokratis dengan menggunakan media social dari partai digital.

Menurut saya perkembangan media sosial saat ini sudah sangat banyak merubah kehidupan sehari-hari kita, terutama dalam dunia politik. Misalnya dahulu banyak yang menggunakan radio atau koran sebagai media untuk melakukan partisipasi politik, namun sekarang bisa dengan mudah menuliskam kritik atau dukungan melalui Facebook (yang sekarang bernama Meta), Twitter, ataupun Instagram. Seperti yang digunakan Partai Gerindra dengan media Twitter, Partai Gerindra mampu mengembangkan media Twitter untuk menarik perhatian masyarakat, karena admin yang ramah, mudah mencairkan suasana, serta terkesan tidak kaku kepada masyarakat yang mencoba mengajak ngobrol beliau. Banyak netizen Twitter yang mengatakan admin Gerindra dengan, “typing ganteng dan rapih.” Serta admin Gerindra juga sesekali memberikan giveaway pulsa atau hadiah cuma-cuma ke warga Twitter. Selain itu, media sosial Pak Prabowo yang dinilai estetik juga mengundang perhatian publik, sehingga mulai banyak masyarakat yang tertarik dan mencari tahu soal Partai Gerindra, menurut saya dengan hal ini Partai Gerindra berhasil dalam memanfaatkan media sosial dengan sebaik mungkin.

 

 

3.              Adanya partisipasi di ruang media social dalam program komunikasi politik partai yang menggunakan teknologi digital, menjadikan proses demokratisasi meluas dan interaktif, jelaskan apa yang dimaksud dengan demokrasi digital.

Demokrasi digital adalah demokrasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital yang berbasis internet, yang berinteraksi tanpa bertemu secara fisik, tidak terbatas oleh ruang dan waktu dan dapat membicarakan apa saja serta komunikator dan komunikan dapat berubah secara cepat, pesan-pesan politik dengan program komunikasi persuasive secara virtual menjadikan komunikator dinamis,aktif dan “wajib” memiliki kecerdasan, penguasaan masalah, retorika serta etika. Demokrasi digital adalah demokrasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi digital  berbasis internet untuk berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu serta bertemu secara fisik.

 

Forum Minggu Keenam

 

1.      Komunikasi politik yang menggunakan media, selalu memberikan efek kepada khalayak dan Menurut McNair, kita dapat menilai efek komunikasi politik pada perilaku dan sikap dengan 3 (tiga) cara, jelaskan.

1.      Yang pertama adalah bagaimana  khalayak sasaran dipengaruhi oleh pesan komunikasi politik: bagaimana mereka bereaksi dan membandingkannya dengan tanggapan kelompok penting lainnya. Hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian.

2.      Kedua,  perilaku pemilih terkait dengan strategi komunikasi kandidat dalam kampanye politik. Hal ini juga biasanya dilakukan melalui polling.

3.      Ketiga, bagaimana mengisolasi efek dari elemen komunikasi tertentu (komunikator, pesan, media, komunikator, dan efek). Teknologi pengambilan data memiliki keterbatasan metodologis untuk masing-masing elemen komunikasi tersebut. Untuk melakukan ini, metode pertama biasanya menggunakan metode polling, yang kedua menggunakan metode polling, dan yang ketiga menggunakan metode eksperimental.

 

2.      Jelaskan apa saja yang dimaksud dengan efek komunikasi politik secara langsung, dan berikan contohnya.

Dampak langsung dari komunikasi politik berarti strategi komunikasi politik dapat bertindak cepat pada individu atau komunikasi. Dampak ini menyebabkan respon cepat dari masyarakat untuk mengambil tindakan. Berikut  adalah beberapa contoh efeknya:

Ø  Demonstrasi

Demonstrasi atau demonstrasi publik dapat segera dilakukan jika masyarakat umum mengetahui  informasi yang tidak tepat dari  proses komunikasi politik. Demonstrasi berlangsung secepat mungkin dan biasanya berdampak langsung pada kebijakan pemerintah. Kebijakan yang dibuat sebelumnya berlaku segera setelah demonstrasi.

o   Contoh : Demonstrasi meminta presiden untuk berhenti atau turun jabatan, demonstrasi menentang penggunaan tenaga kerja asal China, aksi kamisan, demonstrasi menentang pengesahan omnibus law dan KUHP.

Ø  Aksi Long March

Long March merupakan bentuk ekspresi keinginan publik terhadap tindakan politik tertentu. Efek ini juga secara langsung mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang  disorot. Inilah bentuk-bentuk komunikasi politik yang sebenarnya bisa berdampak langsung pada masyarakat. Long march biasanya diakhiri dengan demonstrasi atau ekspresi sikap.

o   Contoh : Peristiwa Long March 212

Ø  Pencetusan Petisi

Petisi Inisiasi Habib Rizieq Sihab juga dapat dihasilkan dari komunikasi politik. Petisi biasanya diajukan jika kebijakan tidak setuju. Petisi digunakan sebagai bentuk "protes" terhadap kebijakan untuk meningkatkan dukungan untuk pengajuan nanti. Secara umum, petisi dapat diajukan untuk menilai kembali dan memperbaiki kebijakan. Petisi dapat menjadi bagian dari media komunikasi politik.

o   Contoh : Pernyataan dari kelompok KAMI yang dipimpin oleh Gatot Nurmantyo dan Din Syamsudin.

3.      Efek media massa terjadi secara disengaja dan tanpa disengaja, dengan berbagai tipologinya, yang diterima oleh masyarakat. Efek media massa tergantung dari siapa yang memberikan informasi, dalam kondisi apa Informasi diberikan, dan bagaimana kondisi masyarakat yang menerima informasi tersebut sehingga dapat menghasilkan efek yang diinginkan atau terciptanya dampak. Jelaskan Tipologi yang dimaksud.

Efek media juga memiliki dampak jangka panjang terhadap perubahan masyarakat secara keseluruhan, karena dapat mempengaruhi orang dalam waktu singkat, sehingga memiliki dampak langsung, dan dapat berdampak jangka panjang. Pengaruh media massa adalah siapa yang memberikan informasi, dalam kondisi apa informasi itu diberikan, dan bagaimana kondisi orang yang menerima informasi tersebut dapat mencapai efek yang diinginkan atau mengerahkan efeknya, tergantung pada apa yang dapat dilakukan. Efek terukur dari  komunikasi politik, seperti citra politik dan opini publik, serta efek distribusi partisipasi politik adalah hasil pemungutan suara dalam pemilihan parlemen.

Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Saat Masa Pandemi

Pendahuluan

Penyebaran virus covid-19 semakin hari semakin meningkat, yang menyebabkan pandemi disepenjuru dunia. Awal mula virus ini terdeteksi di Kota Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Di Indonesia virus ini mulai hadir pada awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret.  Pemerintah dengan sesegera mungkin mengambil tindakan cepat dalam menangani penyebaran virus yang semakin meluas. Dengan adanya pandemi juga mengakibatkan krisis tata kelola dan kebijakan penanganan pandemi di dunia.

Covid-19 ini mengakibatkan bencana nasional, banyak sektor dan manusia yang terdampak dengan hadirnya virus ini. Terutama sektor politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Semua fasilitas dan akses-akses yang menyebabkan berkerumunan orang banyak seketika dihentikan. Sebenarnya pada tahun 2020 Indonesia akan melaksanakan pesta demokrasi dengan mengadakan Pemilihan Kepala Daerah serentak, namun dengan adanya virus ini yang dengan cepat menyebar melalui udara dan kerumunan orang, adalah kali pertama diadakannya Pemilihan Kepala Daerah pada masa pandemi secara mau tidak mau. Pada situasi seperti ini, tidak sedikit para kandidat mengalami kendala, terutama ketika masa pandemi COVID-19 ini, terdapat larangan keras dalam berkerumun dalam jumlah banyak, karena ditakutkan dapat menaikan potensi tertularnya virus secara massal. Namun juga bimbang, karena para kandidat juga membutuhkan suara dan kandidat membutuhkan proses kampanye.

Pemilihan umum merupakan mekanisme politik dalam mewujudkan pesta demokrasi. Dengan adanya pemilihan umum, akan terseleksinya pemimpin baru yang kompenten dan amanah. Pemilihan kepala daerah dilaksanakan pertama kali pada tahun 2005, pada hampir pemilihan seratur kepala daerah di Indonesia, baik dari tingkat provinsi ataupun kabupaten kota. Partai politik memiliki peran penting dalam media komunikasi antara kandidat dan masyarakat.

Rumusan Masalah

a.       Bagaimanakah proses kampanye berlangsung ketika sedang terjadinya pandemi?

 

 

 

Tinjauan Teori

a.      Kampanye

Kampanye adalah proses penting dalam suatu pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan dipilih pada hari pelaksanaan pemilu itu sendiri, dan bagi kandidat adalah proses penting bertujuan untuk kemenangan. Kurniawan (2009: 309) menyebutkan bahwa kampanye dapat dilihat sebagai aktivitas pengumpulan massa dengan berbagai cara yang diperbolehkan panitia penyelenggara pemilihan umum. Menurut Rogers dan Storey dalam Venus (2004) kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi terencana yang bertujuan menciptakan hasil atau pengaruh tertentu kepada khalayak dalam jumlah yang besar dan dikerjakan secara terus menerus pada waktu tertentu[1].

 

b.      Kampanye Politik

Herbert Siemens menyebutkan Campaign is organized of people thrught a series of message (kampanye adalah kegiatan terorganisasi oleh orang-orang yang melalui serangkaian pesan). William Paisley menyebutkan, campaign or communication campaign are only means of influencing public knowledge, attitude, and behavior (kampanye atau kampanye komunikasi dapat diartikan mempengaruhi pengetahuan publik, sikap dan prilaku publik) (Rice dan Paisley, 1981: 23). Sedangkan dalam konteks komunikasi politik, kampanye dimaksudkan untuk memobilisasi dukungan terhadap suatu hal atau seorang kandidat.  “political campaigns are aimed at the mobilization of support for one’s cause or candidate” (Steven Chaffe dalam Changara, 2014: 223). Definisi Kampanye yang paling populer adalah yang dikemukakan oleh Rogers dan Storey (1987) yaitu “serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Venus, 2009: 7).

Analisan dan Pembahasan

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 ini, melingkupi 270 daerah yang akan menyelenggarakan pemilihan kepala daerah. Dari 270 daerah tersebut, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Ini merupakan pilkada serentak yang lebih rumit daripada pilkada-pilkada sebelumnya karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia.

Keputusan pemerintah dalam mengambil kebijkan dengan mengadakan pemilihan kepala daerah di tengah situsasi pandemi tentunya akan mengalami beberapa kendala. Proses kampanye pemilihan kepala daerah tahun ini terjadi pada tanggal 26 September hingga Desember 2020. Hal yang menjadi pertimbangan dalam mengadakan pesta demokrasi ini adalah pada saat itu belum adanya vaksin dan kasus positive makin hari kian bertambah. Presiden Republik Indonesia secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi UndangUndang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020.[2]

Terdapat tiga hal yang menjadi permasalahan dalam pilkada di tengah virus covid-19, soal kekosongan hukum yang belum adanya regulasi yang jelas setingkat Undang-Undang dalam memberi arahan  penyelenggaraan pilkada untuk penyelenggara dan masyaraat yang memilih. Kekosongan hubung menyebabkan pembatasan dalam proses penyelenggaraan pilkada secara baik dan sesuai prosedur. Adapun jenis-jenis kampanye yang dilarang selama proses pandemi berlangsung adalah dengan megadakan konser musik, dies natalis partai politik, donor darah, jalan sehat, pentas seni, dan lainnya. sanski tegas akan diberikan Badan Pengawas Pemilu jika kandidat melanggar peraturan yang telah dimuat dalam Pasal 88C Ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2020. Selanjutnya mengenai kampanye secara daring  yang menyebaban terjadinya ruang batas, disini peran para kandidat dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif dalam mempromosikan dirinya kepada masyarakat. Terakhir terkait masih lemahnya protokol kesehatan, meskipun telah terlampir pada PKPU yang mendorong kepada tiap-tiap kandidat melakukan kampanye secara daring.

Cohtoh kasus terkait dengan terselengaranya proses kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidoajo, Jawa Timur. Pelanggaran terjadi pada saat mereka mengerahkan massa pendukungnya dalam mengirigi mereka dalam pengambilan nomor urut.

Kampanye online yang dapat dilakukan ketika terjadinya pandemi, dengan memanfatkan media sosial sebaik-baiknya, influencer, iklan, dan media massa. Presiden Republik Indonesia  secara resmi menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota Menjadi Undang- Undang yang ditandatangani pada 4 Mei 2020. Dengan adanya Perppu ini yang menjadikan dapat terlaksanakannya pemilihan kepala daerah atas pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan peraturan yang telah ditetapkan KPU.

Untuk pelaksanaan kampanye Merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No. 13 Tahun 2020 khususnya pasal 57, dijelaskan metode pelaksanaan kampanye Pilkada 2020 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Pertemuan terbatas;

2. Pertemuan tatap muka dan dialog;

3. Debat publik atau debat terbuka antar-pasangan calon;

4. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;

5. Pemasangan Alat Peraga Kampanye;

6. Penayangan Iklan Kampanye dimedia massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan/atau Media Daring; dan/atau

7. Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kampanye boleh dilakukan secara daring maupun turun ke lapangan, namun dengan syarat protokol kesehatan yang lengap (menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tanga dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer), dan pembatasan jumlah massa pendukung. Tim sukses kandidat dapat memafiskan media sosial bagi sarana kampanye dengan membuat konten yang dapat menarik rasa penasaran masyarakat dengan pasangan kandidat tertentu. Bisa berupa video dengan media YouTube, pocast dengan media spotify, teks dengan media cetak seperti koran atau majalah, dan terakhir image dengan media Instagram serta dengan mengajak beberapa influencer untuk memberikan dukungan secara tidak langsung ke kandidat.  

Kesimpulan

Pandemi yang terjadi di seluruh dunia telah memberikan tekanan nyata dalam kebijakan kenegaraan. Terutama dalam keberlangsungan pemilu, apakah akan dilaksanakan pilkada atau tidak. Tentunya ini keputusan yang tidak mudah diambil. Sebab banyak faktor lain yang harus dipertimbangkan. Bagaimanapun hasil yang akan di beritahukan, pasti akan menjadi kontrovensi. Kampanye berupa iklan tetap dilaksanakan dengan syarat dilakukan sebelum 14 hari menjelang masa tenang. Kampanye memalui tatap muka tetap dilakukan walau terbatas.

Terselenggarakanya pemilihan kepala daerah ketika pandemi melahirkan dampak positive berupa hak konstitusional peserta dapet terpenuhi, amanat regulasi dapat terlaksanakan dengan baik, dan mencegah pembekangkan anggaran. Dan dampak negatif terlaksananya pilkada pada masa pandemi adalah potensi adanya kecurangan, tertularnya virus covid-19, dan meningkatkan angka golongan putih.

Daftar Pustaka

Kurniawan, R. C. (2009). Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12(3), 307-325.

Ristyawati, A. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Pada Masa Pandemi Darurat Covid-19 di Indonesia. CREPIDO, 2(2), 85-96.

Husnulwati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terkait Kampanye Pilkada Ditengah Pandemi Covid-19. Solusi, 19(1), 67-76.

Akbar, M. W., & Benedict, A. (2020). Kampanye di Tengah New Normal Era: Mampukah Kita Berdamai dengan Pandemi.

---

[1] Kurniawan, R. C. (2009). Kampanye Politik: Idealitas dan Tantangan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 12(3), 307-325.

[2] Inilah Perpu Nomor 2 Tahun 2020 Terkait Pemilihan Kepala Daerah Serentak (setkab.go.id)

PEMBANGUNAN POLITIK SEBAGAI PEMBANGUNAN ADMINISTRASI DAN HUKUM

 

Pendahuluan

Terdapat dua konsep pembangunan politik yang sangat umum. Konsep pembangunan politik sebagai pembinaan organisasi memiliki sejarah yang panjang dan menekankan kebenaran dari falsafah kolonial yang liberal. Budaya politik di Indonesia masih ada turunan dengan pengaruh barat, sebagaimana kepercayaan bangsa-bangsa Eropa bahwa dalam membina masyarakat-masyarakat politik adalah mutlak untuk menciptakan tatanan hukum dan tatanan administrasi. Dan tradisi ini memperkuat teori-teori masa kini yang menyatakan bahwa pembinaan birokrasi yang efektif harus mendapatkan prioritas utama  dalam proses pembangunan. Menurut  pandangan ini pembangunan administrasi erat kaitannya dengan penyebaran rasionalitas, makin kuatnya konsep-konsep hukum sekuler, dan peningkatan pengetahuan teknis dan keahlian dalam pengaturan kehidupan manusia. (Max Weber, 1947 dan Joseph La Palombara, 1964). Dengan sendirinya, tidak ada negara yang bisa disebut “maju” jika negara itu tidak memiliki kemampuan menangani masalah-masalah kemasyarakatan secara efektif. Biasanya negara-negara baru memiliki lembaga-lembaga administratif yang mampu menangani banyak masalah. Di lain pihak administrasi saja tidaklah cukup. Bahkan jika administrasi terlalu dipandang amat penting, ketimpangan-ketimpangan bisa timbul dan menghambat pembangunan politik. Terutama konsep pembangunan politik yang hanya diartikan sebagai perbaikan administrasi akan mengabaikan pendidikan kewarganegaraan dan partisipasi yang merupakan aspek-aspek penting pembangunan politik.

 

Reformasi Birokrasi di Masa Pandemi

Reformasi birokrasi pada dasarnya adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan pada sistem pemerintahan, baik aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia. Reformasi birokrasi juga digunakan sebagai sarana meningkatkan pelayanan publik.

Perlu adanya penataan ulang guna memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan yang tidak berjalan dengan baik. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi diharapkan akan memberikan kontribusi nyata pada capaian kinerja pemerintahan dan pembangunan nasional serta daerah. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan dengan dinamika tuntutan masyarakat.

Setahun kebelakangan ini, baik di Indonesia maupun diluar Indonesia sedang terjangkit sebuah wabah virus yang berasal dari Corona Virus atau COVID-19, dengan adanya fenomena ini tentunya banyak meyita perhatian dunia. Awal mula dari hadirnya virus ini berasal dari Kota Wuhan, China di akhir Desember 2019. Pandemi ini bukan hanya membahayakan kesehatan manusia saja, namun juga berdampaknya pada perekonomian dunia karena hadirnya virus ini memaksa manusia untuk tidak berinteraksi satu dengan yang lainnya, karena virus ini menyebar sangat cepat melalui udara, terlebih jika dibiarkan dan tidak diantisipasi dengan adanya lockdown atau pembatsan sosial kepada masyrakat pastinya hal itu sangat membahayakan kesehtan masal masyarakat. Adapun beberapa sektor yang sangat terdampak dalam pandemi ini adalah dibidang Food and Beverage, pariwisata, dan dibidang jasa. Dengan dampak berkepanjangan inilah pastinya bukan hanya permasalahan dalam ekonomi dan kesehatan, namun juga dengan sistem birokrasi di Indonesia. Dengan hal ini, banyak langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam mengurangi kenaikan jumlah kasus covid-19 ini, termasuk seruan untuk melakukan 3M (mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, memakai masker), Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), dan Work From Home yang mengisyaratkan melakukan segala sesuatunya dirumah saja, seperti belajar, beribadah, berbelanja kebutuhan sehari-hari memalui E-commerce, bekerja dirumah. Guna memutus rantai penyebaran corona virus jika dirumah saja, terlebih lansia yang mempunyai penyakit bawaan sangat rentan terdampak virus ini. Adanya Work From Home ini, tentu saja tidak berlaku untuk orang yang bekerja dibidang jasa termasuk makanan dan minuman, pariwisata, ojek online, serta industri ritel. Dengan banyaknya kasus yang meninggal akibat corona virus ini, juga berdampak dengan pengurangan tenaga kerja di lapangan, akibat perusahaan yang terus merugi sehingga tidak mampu membayar upah karyawannya, ini terjadi tidak serta merta langsung memutuskan kontrak antar karyawan, berawal dari para pekerja dirumahkan selama beberapa bulan karena adanya seruan pemerintah untuk PSBB sampai PPKM sehingga banyak toko dan beberapa tempat tutup sementara, dan dengan hal ini tidak adanya pemasukan yang sehingga membuat perusahaan terus merugi, karena hal ini terus terjadi sehingga mengakibatkan pemutusan kontrak antar karyawan, dan menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ekonomi Tanah Air masih akan terkontraksi di kuartal ketiga dan empat. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengungkapkan untuk periode Juli-September tahun 2020 PDB RI bisa minus 2,9% hingga minus 1%.

Seiring waktu berjalan, hingga awal tahun 2021 ini pemerintah telah berupaya untuk gencar-gencarnya menyuarakan vaksinasi massal pada setiap warga negara. Ucapaya ini dilakukan untuk membentuk herd imunity pada setiap masyarakat, sehingga dengan bentuk upaya vaksinasi ini diharapkan kasus kenaikan corona virus di Indonesia kian menurun. Disatu sisi pemerintah juga menerapkan sistem new normal (work from office, kegiatan jual beli dibuka secara bertahap, pembelajaran tatap muka, dan maish banyak lagi), dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dibarengi dengan kegiatan masyarakat guna membangun perekonomian secara perlahan kembali. New Normal di design sebagaimana masyarakat dapat beraktifitas seperti normal lagi, namun dengan gaya baru. Seperti harus selalu menggunakan masker baik didalam ruangan maupun diluar ruangan, menghindari keramaian, rajin mencuci tangan menggunakan air ataupun hand sanitizer, dan menjaga jarak. Sistem New Normal sudah dijalankan secara step by step dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dengan bekerja, hal inipun berlaku juga dalam perkantoran, dengan adanya new normal pastinya adanya sebuah perubahan dalam sistem birokrasi di Indonesia. Dalam situasi pandemi saat ini, ada hal yang kita dapat ambil bahwa di situasi seperti ini, peran birokrasi sangat penting sebagai garda terdepan dala memberikan pelayanan publik  bagi masyarakat, tentunya tidak hanya tenaga kesehatan. Dengan apa yang terjadi saat ini adalah sedikit teguran pada pemerintah dengan menyeimbangkan upaya reformasi birokrasi pada masa pandemi saat ini, dukungan kemajuan teknologi yang sudah sangat memadai serta canggih dan kemajuan internet yang sudah baik,  pastinya akan mendukung sistem pemerintahan yang lebih efisien, dan maju.

 

Contoh Kasus :

Saya mengambil contoh kasus reformasi birokrasi di Kelurahan Ragunan, Jakarta Selatan. Dengan adanya pandemi seperti ini yang mengharuskan semua elemen masyarakat untuk melakukan Work From Home selama masa pembatasan sosial berlaku. Pastinya tidak sedikit elemen masyarakat yang kebigungan untuk beradaptasi dengan suatu hal yang baru dengan kemudahan teknologi saat ini. Tidak hanya dari kalangan para pekerja saja, namun para pelajar, dan semua elemen masyarakat yang terdampak pastinya harus beradaptasi dengan pembaharuan sistem yang dilakukan pemerintah demi lancarnya keberlangsungan pembaharuan kebijakan.  Dan ketika Bapak Anies Baswedan yang mengumungkan berakhirnya masa PSBB tahap pertama dan selanjutnya diikuti oleh PSBB transisi, sampai dengan masa PPKM dengan ini  membuktikan bahwa adanya perubahan lagi  yang terjadi di dalam tatanan administrasi dan sistem kerja pemerintahan. Dengan kemajuan teknologi yan mumpuni, sekarang semua layanan masyarakat beralih ke online, baik berbasis website ataupun aplikasi. Seperti yang terjadi di DKI Jakarta, ada website yang bernama (JAKEVO - Home (jakarta.go.id)/), hadirnya website ini berguna untuk memudahkan para aparatur sipil negara terutama di kelurahan Ragunan dalam melayani masyarakat yang mempunyai urusan ke instansi pemerintahan. Penulis secara pribadi mencoba fungsi dari website Jakevo sendiri, yaitu ketika penulis mencoba membuat Surat Keterangan Tidak Mampu atau SKTM untuk keperluan beasiswa melalui website Jakevo ini, hal ini penulis lakukan karena memang sesuai dengan kebutuhan dan tidak perlu mengantre atau mennggu waktu yang lama, karena kurang dari sehari di jam kerja, surat yang penulis butuhkan langsung jadi. Kemudahan lainnya adalah jika kita berkepentingan tidak perlu lagi repot-repot untuk datang ke kelurahan setempat, hanya perlu foto, scan, dan upload berkas yang dibutuhkan, lalu dalam waktu 1 sampai 2 jam, permohonan SKTM sudah dapat di download, dan digunakan. Selian dari SKTM sendiri, tentunya masih banyak fungsi dari website ini,  tidak perlu antre pastinya, karena dengan hadirnya website ini sangat memudahkan kita tanpa perlu berkerumun dan datang langsung ke kelurahan. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kesehatan RI telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi. Dengan perautran yang di dikeluarkan oleh kemenkes, yang wajib di taati. Selain itupun fasilitas pelayanan masyarakat berbasis online ini, memiliki fungsi mempermudah agar masyarakat yang ingin mengajukan sesuatu dapat dirumah saja, tanpa perlu datang ke tempat, supaya memutuskan rantai penyebaran covid 19, dan tetap selalu berhati-hati.

Hal yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta tersebut sangatlah inovatif dan efisien, terlebih hal tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses segala hal yang dibutuhkan. Sistem birokrasi selama pandemi di Indonesia, baik pemerintah pusat maupun daerah melakukan refocusing anggaran dalam penanganan COVID-19, dimana seluruh kementerian, pejabat negara, dan kepala daerah merasakan dampak dari pemangkasan anggaran tersebut, sehingga  harus adanya pembaharuan kegiatan yang menyesesuaikan dengan situasi sekarang, dengan ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tuntut untuk aktif, inovatif, dan kreatif dalam menjalankan birokrasi di masa pandemi, oleh sebab itu maka pemerintah harus memiliki strategi jangka pendek dan jangka panjang untuk tetap membuat roda birokrasi berjalan efekftif dan menjadikan birokrasi tersebut sebagai garda terdepan dalam sejarah penyelesaian pandemi Covid-19 di Indonesia. Adapun strategi jangka pendek untuk membuat birokrasi efektif, yaitu:

1) Penerapan birokrasi digital,

2) Standarisasi pelayanan,

3) Profesionalisme sumber daya manusia aparatur.

Dengan dampak birokrasi digital ini, pastinya juga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat, dengan pelayanan yang terbaik, dan mengoptimalkan segala daya dan upaya yang ada. Panting bagi setiap instansi pemerintah harus memperhatikan standarisasi pelayanan publik dari 5 (lima) aspek yakni kebijakan pelayanan, profesionalisme pelayanan, sarana prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, dan terciptanya inovasi pelayanan publik. Namun perlu diperhatikan juga bahwa tidak semua dari masyarakat kita melek teknologi, maka pentingnya juga sosialisasi dari Rukun Tetangga setempat atau Rukun Warga dalam mengedukasi warganya melalui karang taruna, atau adanya inovasi seperti video yang dapat diakses melalui YouTube, sehingga bagi warga yang buta oleh teknologi, dapat mengetahuinya, dan dapat menikmati fasilitas yang diberikan oleh sistem birokrasi digital ini. Selanjutnya, adanya penyederhanaan birokrasi dalam upaya untuk mempercepat pelayanan publik, dengan adanya agenda penyederhanaan birokrasi melalui dihilangkannya beberapa eselon akan memberikan dampak yang signifikan dalam pelayanan birokrasi menjadi lebih cepat. Dalam penyederhaan birokrasi ini dapat mengefisiemkan sebuah sistem yang sudah ada, tujuan dari penyederhaan ini disesuaikan berdasarkan dari masukan, aduan masyarakat dan keluhan. Semakin cepat masukan, dan laporan dari masyarakat yang masuk, akan semakin cepat juga untuk ditindaklanjuti. Denganadanya agdenda ini, dharapkan Indonesia akan menjadi negara demokrasi yang modren serta memprioritaskan kecepatan, kepuasan masyarakat, serta kualitas, sehingga dengan adanya kasus pandemi seperti ini Indonesia di nilai mampu dalam mengimplepemtasikan sebuah kebijakan yang baru ini. Berkaca dengan yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta, dengan adanya website Jakevo adalah salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menjalankan birokrasi dengan baik, selain itupun ada applaksi yang berguna untuk masyarakat dalam menyampaikan keluh kesahnya, aplikasi tersebut bernama Jaki.

Apa itu Jaki? Jaki atau Jakarta Kini. (Jakarta Kini (JAKI) - Satu platform untuk beragam kebutuhan di Jakarta) Aplikasi ini dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk sebagai wadah keluhan masyarakat di lingkungan sekitar tempat tinggal ataupun lingkungan sekitar Jakarta. Aplikasi inipun sangat efisien, karena di dalamnya banyak fitur yang masyarakat DKI gunakan, seperti JakCorona, JakLapor untuk pengaduan permasalahan kota DKI, biasanya jika siapapun warga yang sudah melapor, pemerintah DKI dengan sigap akan membereskan permasalahan yang ada. Penulis semdiri pernah menggunakan aplikasi Jaki juga, saya membuat laporan terkait keluhan aringan internet dirumah saya, saya tidak punya WiFi maka dari itu saya mengandalkan kuota dari pemerintah untuk melakukan kuliah online, jeleknya ketika hujan jaringan saya sangat lelet sekali, dengan itu menganggu saya dalam mempelajaran jarak jauh. Dalam kasus ini penulis mencoba memberikan ulasan demikian di aplikasi Jaki, penulis meminta adanya WiFi dilingkungan RT setempat guna mempermudah proses pembelajaran, dan benar saja apa yang dikeluhkan penulis telah didengar dan di approve. Selanjutnya, ketika banyak beredar bendera partai di jalan rya, sehingga dapat merusak keindahan tatanan kota Jakarta, untuk masyarakat bisa langusng foto dan bagikan titik lokasi tersebut dimana, dan beberapa saat kemudian bendera partaipun akan hilang. Ini adalah salah satu bentuk kemajuan, dan perkembangan yang dilakukan Pemprov DKI untuk memajukan IbuKota menjadi lebih baik lagi. Inipun berlaku juga jika terjadi keramaian, masyarakat bisa langsung melaporkan hal tersebut di Jaki, sehingga dengan mudah diatasi secara langsung.

Di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publi, sebagai dasar dalam penyelenggara pelayanan publik dalam memberikan pelayanan tidak diatur mengenai pembatasan pelayanan publik, sebagaimana yang diterapkan oleh penyelenggara pelayanan publik saat ini, akan tetapi berdasarkan undang-undang ini diatur bahwa penyelenggara pelayanan publik mempunyai kewajiban untuk memenuhi komponen standar pelayanan minimal seperti persyaratan, dasar hukum, sistem mekanisme prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, dan lain-lain sesuai dengan dalam Pasal 21. Sehingga walaupun ada kebijakan pembatasan pelayanan publik tersebut, penyelenggara pelayanan publik tetap harus mematuhi standar pelayanan minimal dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak baik penyelenggara maupun masyarakat, sebagaimana diatur dalam BAB IV dari Pasal 14 sampai dengan Pasal 19. Sehingga walaupun terjadi pembatasan dalam pemberian pelayanan publik, tetapi penyelenggara masih memberikan pelayanan publik yang efektif dan prima kepada masyarakat.