Skenario Elite Politik Yang Berperan Dalam Lengsernya Gus Dur
BAB I
Pendahuluan
Pada masa
kepemimpinan kepresidenan Dr. K. H. Abdurrahman Wahid atau yang akrab disapa
Gus Dur, lahir
di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940. Gus Dur
adalah Presiden ke 4 di Indonesia yang mengantikan posisi B.J. Habibie sebagai Presiden
ke 3 Republik Indonesia. Hal ini, sesuai dengan hasil Pemilan Umum Presiden tahun
1999 dan di pilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Masa
kepresidenan Gus Dur di mulai sejak tanggal 20 Oktober 1999 hingga 23 Juli 2001.
Gus Dur dan keluarganya adalah salah satu Tokoh Muslim di Indonesia yang sangat
di pandang dan di hormati. Dan Gus Dur juga pernah menjabat sebagai
ketua Tanfidziyah (badan eksekutif) Nahdlatul Ulama dan sebagai pendiri dari Partai Kebangkitan Bangsa atau
(PKB).
Gus Dur juga di juluki sebagai Bapak
Tionghoa Indonesia, karena pada masa saat pemerintahannya Gus Dur sangat
mengayomi etnis Tionghoa. Gus Dur sendiri di kenal memiliki cara khusus untuk
menyelesaikan masalah yang ada di Indonesia. Walaupun semasa Gus Dur memimpin
terkenal dengan kontroversialnya, salah satunya mengatakan anggota MPR seperti
anak TK dan pemisahan antara TNI dan Porli. Pada saat awal terpilihnya Gus Dur
banyak berspekulasi bahwa Gus Dur adalah titik tengah atau jalan untuk meredam
gejolak amukan massa Pendukung Megawati dan Habibie saat itu. Dan membuat sebuah
Kabinet Persatuan Nasional yang bertujuan untuk menyatukan kekuatan yang untuk
menyelamatkan bangsa dan negara ini. Terkenal dengan sifat
kontroversionalnya, di mulai dari kebiasaannya ke luar negeri sehingga
menghabiskan anggaran yang di sediakan oleh negara, me re-shuffle
kabinet. Namun dibalik itu semua, Gus Dur dikenal dengan tingginya sikap
toleransinya dan berkeinginan kuat dalam menegakan hukum dalam mempertahankan
kebebasan pers.
1.2 Rumusan Masalah
1. Apa yang di maksud dengan
Kelompok Kepentingan?
2. Faktor
apa yang menyebabkan lengsernya Gus Dur?
3. Siapa
aktor di balik kelompok kepentingan yang menyebabkan lengsernya Gus Dur?
1.3
Tujuan Penulisan
1. Memahami
arti atau definisi dari Kelompok Kepentingan.
2. Mengetahui
faktor penyebab lengsernya Gus Dur.
3. Mengetahui
siapa aktor atau kelompok kepentingan yang menyebabkan lengsernya Gus Dur.
BAB
II
Tinjauan Teori
1.
Gabriel A. Almond berpendapat bahwa kelompok
kepentingan adalah semua organisasi yang berusaha buat mempengaruhi kebijaksanaan
pemerintah dengan waktu yang berbeda yang memiliki kehendak untuk bisa
memperoleh jabatan politik.
2.
Almond
dan Powell (1980) dalam karya klasiknya membagi kelompok kepentingan menjadi
empat jenis, yakni:Pertama, kelompok anomik, yang merupakan kelompok
kepentingan yang bersifat spontan, terbatas, muncul seketika.
3.
Secara
internal efektifitas kelompok kepentingan dalam mempengaruhi pemerintah juga
ditentukan oleh; Kemampuan dalam mengerahkan dukungan, tenaga, dan sumberdaya
anggota; juga luasnya sumberdaya yang dimiliki, seperti kemampuan finansial,
jumlah anggota, kecakapan politik, kesatuan organisasi, prestise di mata
masyarakat dan para pembuat keputusan pemerintahan (Almond 2000:60).
BAB III
Analisa dan Pembahasan
Dalam
hal ini, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi atau
pembahasan, yaitu semua data yang terkumpul, diklasifikasikan dan dianalisis
sesuai dengan subjek pembahasan objek. Lalu, selanjutnya dilakukan telaah
mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan
analisis yang telah penulis sebutkan, yaitu suatu tekhnik sistematik untuk
menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang
tersirat dari satu atau beberapa pernyataan (Noeng Muhadjir, 1993: 76-77). Analisa
di lakukan dengan mengumpulkan sumber-sumber pusat informasi yang digunakan
untuk mencari data tentang objek yang sedang di bahas. Analisa berasal dari
sumber seperti buku, internet, jurnal, ataupun makalah yang berhubungan dengan
materi yang sedang di bahas.
PEMBAHASAN
Kelompok kepentingan sering di kenal juga dengan pressure
group. Kelompok kepentingan untuk beberapa masyarakat sering di artikan
dengan konotasi negatif. Padahal kelompok kepentingan sendiri sama artinya
dengan sekelompok atau sekumpulan orang yang memiliki tujuannya yang sama.
Umumnya, hal ini terjadi karena Indonesia menganut sistem demokratis yang
dimana sama saja dengan memberikan banyak ruang dalam sistem bernegara. Pada
zaman Orde Baru kelompok kepentingan tidak memiliki kebebasan di karenakan pada
masa itu para pejabat di pemerintahan Indonesia sangat bisa menguasai politik.
Pada zaman
era Reformasi jutru berbeda, kehidupan politik berkembang dengan cepat dan
bebas, sehingga dari berbagai kalanganpun dapat berperan dan berpartisipasi
dalam sistem pemerintahan di Indonesia, dan masyarakatpun tidak lagi pasif.
Pada pembahasan kali ini saya akan membahas dari Golongan Penekanan, yaitu
golongan politik yang di gunakan masyarakat untuk mengutarakan pendapatnya dan
memiliki peran untuk mengubah kebijakan sebuah pemerintahan di suatu
negara. Perlu diketahui juga bahwa
golongan penekan ini biasanya memiliki
dampak yang lebih besar dari pada partai politik.
Di
dalam dunia politik khususnya di Indonesia, kita akan mengenal istilah “Tidak ada
teman sejati, tidak ada musuh yang abadi, hanya kepentinganlah yang abadi”.
Istilah ini jelas terbutkti validasinya, tanpa menyinggung pihak manapun, namun
banyak para politisi di negara kita yang telah melakukan itu. Isitilah ini diisebut
juga dengan, Oposisi dan Koalisi. Bahkan politik sendiri selalu di
kaitkan atau identik dengan kekuasaan. Dalam kasus ini, ada sebuah fakta
menarik dan di bungkus dengan apik melalui buku yang berjudul, Menjerat
Gus Dur. Dalam buku ini di jelaskan apa, bagaimana, kenapa, dan siapa
pihak yang dengan sengaja mengkudeta Gus Dur. Kira-kira siapakah dalang di
balik kelompok
kepentingan ini dan apa yang sebenarnya terjadi? Lalu kenapa ada pihak yang
menginginkan Gus Dur lengser sebagai Presiden Indonesia? Walaupun sempat
menjadi sebuah teka-teki yang pada akhirnya terbongkar siapa dalang di balik
pelengseran Gus Dur tersebut. Seperti
sudah menjadi bad habit dalam sistem perpolitikan di Indonesia, sekiranya
masih banyak tugas yang menjadi realitas yang disembunyikan dari khalayak ramai,
sehingga masyarakat di ibaratkan hidup di dalam dunia sinetron yang penuh
dengan drama dan sandiwara.
Dalam buku
yang saya sebutkan, di peroleh informasi tentang di dapatkannya sebuah dokumen
rahasia tentang Semut Merah atau Semer yang diduga sebagai alat untuk
mengkudeta Gus Dur pada saat itu. Dugaan ini di perkuat dalam dokumen Semer dan
di dalam dokumen tersebut terdapat beberapa nama elite politik, seperti
politisi Partai Amanat Nasional (PAN) dan Ketua Korps Alumni Himpunan Mahasiswa
Islam (KAHMI) yang saat itu adalah, Fuad Bawazier, dan kepada Ketua Umum Partai
Golkar dan Ketua DPR RI, Akbar Tandjung, yang juga bagian dari alumni HMI. Dokumen
tersebut berisi sebuah notulensi rapat elite
politik Partai Golkar dan sejumlah pihak di rumah Arifin Panigoro pada 22
Juni tahun 2000. Notulensi sebanyak 9
lembar itu tertanggal 3 Juli tahun 2000 yang ditandatangani oleh Priyo Budi
Santoso. Lalu terdapat sebuah surat bercap confidential berjumlah 3 lembar yang ditulis oleh
Fuad Bawazier kepada Ketua Umum Golkar, yaitu Akbar
Tandjung tertanggal 29 Januari 2001. (Suara : 2020)
Terdapat
sebuah fakta unik perihal surat yang di lampirkan kepada Ketua Umum Partai
Golkar yang saat itu di pimpin oleh, Akbar Tanjung adalah dalam kop surat
tertera bahwa keterangan waktu, yaitu tanggal 16 Januari 2001 pukul 22.43 WIB.
Sedangkan pada bagian akhir surat, persis di atas nama Fuad Bawazier, tertera
tanggal 29 Januari 2001 atau dua hari sebelum Memorandum I oleh DPR untuk Gus
Dur.
“Tugas
yang diberikan kepada Fuad Bawazier berkaitan dengan penggalangan opini,
dukungan masyarakat luas, mahasiswa, media, ormas, pengusaha, cendekiawan,
preman, kelompok kanan, serta masyarakat lainnya di seluruh Indonesia, dalam
rangka penjatuhan kredibilitas Presiden Abdurrahman Wahid melalui kasus Buloggate dan Bruneigate yang
telah berjalan sesuai rencana,” (Menjerat Gus Dur, 2019: 151). Kekuatan dan efek dari operasi tahap pertama ini, menurut
pandangan Fuad sudah harus ditingkatkan kepada pelaksanaan operasi skenario
kedua, yaitu : memaksa Gus Dur mundur dan mendorong Megawati Soekarnoputri
menjadi presiden, yang akan bisa kendalikan dan pada akhirnya akan kita
singkirkan juga.” terdapat 7 laporan garis besar dan sejumlah rekomendasi hasil
pelaksaan skenario pertama (Menjerat Gus Dur, 2019: 152-153).
Pertama, BEM
PTN dan PTS seluruh Indonesia yang telah dikoordinasi serta kelompok kanan , ormas
Islam untuk mengepung Senayan dalam menekan DPR agar menerima kerja pansus yang
menyatakan Gus Dur telah menyalahgunakan kekuasaan.
Kedua, saat
sidang paripurna digelar, mahasiswa akan bergabung dengan massa pemuda Partai
Keadilan dan sejumlah ormas lainnya.
Ketiga,
memperoleh dukungan dari sejumlah orang yang mempengaruhi beberapa kantong
massa PDIP untuk melakukan demonstrasi menyikat Gus Dur di sidang parlemen.
Keempat, melakukan aksi borong dollar di pasar vaulta asing untuk
menjatuhkan nilai tukar rupiah.
Kelima, kerja media massa yang bertugas mem-blow up secara
kolosal dan provokatif semua pemberitaan berkaitan dengan tuntutan mundur
terhadap Gus Dur.
Keenam, penggiringan opini publik oleh para tokoh dan cendekiawan atas
kegagalan pemerintahan Gus Dur lewat tulisan di media massa.
Ketujuh, tugas saudara Dien Syamsuddin untuk mengendalikan MUI lewat kasus
Ajinomoto telah berhasil memaksa para ulama dan tokoh agama mencabut
dukungannya kepada presiden.
Beberapa pihak yang terkordinir dalam kudeta Gus Dur
1.
Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta
se-Indonesia yang dikoordinir via sekretariat Badan Koordinasi HMI Jakarta di Jalan
Cilosari 17 Cikini dan Sekretariat Pengurus Besar (PB) HMI di Jalan Diponegoro 16
Menteng, keduanya di Jakarta Pusat. Kemudian ormas Islam di Masjid Sunda Kelapa,
Masjid Istiqlal (keduanya Jakarta Pusat), dan Masjid Al-Azhar (Jakarta Selatan).
Massa ini diorganisir oleh Ketua PB HMI 1999-2001 oleh M. Fakhrudin.
2. Massa Pemuda
Partai Keadilan yang diorganisir Hidayat Nur Wahid.
3. Massa Gerakan
Pemuda Ka’bah yang diorganisir Ali Marwan Hanan.
4. Massa Partai
Bulan Bintang yang diorganisir Hamdan Zoelva.
5. Massa Partai
Amanat Nasional yang diorganisir Patrialis Akbar.
6. Massa rakyat dan
preman yang diorganisir Japto Soerjosoemarno, Ketua Pemuda Pancasila.
7. Massa KAMMI
(Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia), AHPI, BM PAN (Barisan Muda Partai
Amanat Nasional), HAMMAS, dan IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) yang
dikoordinir ketua umum masing-masing.
8. Mendapatkan
dukungan dari Zoelvan Lindan dan Julius Usman yang telah mampu mempengaruhi beberapa kantong massa
PDIP untuk bergabung melakukan demonstrasi menyikat Gus Dur di Sidang Parlemen.
9. Bendahara Umum
Golkar, didukung oleh Bambang Tri Atmojo (Bambang Trihatmodjo), Lim Sioe Liong
(Sudono Salim), dan Arifin Panigoro yang memborong dollar untuk menjatuhkan
nilai tukar rupiah.
10. Parni Hadi dan
Surya Paloh yang mengoordinir media massa cetak dan elektronik untuk “mem-blow
up secara kolosal dan provokatif semua pemberitaan berkaitan dengan
tuntutan mundur terhadap Abdurrahman Wahid”.
11. Azyumardi Azra,
Dr. Syahrir (Sjahrir), dan rekan-rekan KAHMI (Korps Alumni HMI) sebagai
kalangan cendekiawan yang menggiring opini publik bahwa Gus Dur gagal mengemban
amanat Reformasi.
12. Din Syamsuddin
lewat MUI, memakai kasus Ajinomoto untuk memaksa ulama dan tokoh agama mencabut
dukungan kepada Gus Dur.
13. Dan puncaknya,
“Dengan posisi Wakil Presiden, Mas Amien bisa bermain lincah untuk melakukan
penggembosan dari dalam lewat isu ketidakbecusan Megawati dalam mengatasi
krisis ekonomi.
Menurut dari
beberapa sumber, ada sejumlah fakta lain bahwa Gus Dur di jatuhkan oleh
pengusungnya sendiri karena Gus Dur di anggap tidak bisa diajak berkerjasama.
Misalnya, Gus Dur menolak orang PAN atas usulan Amien Rais untuk menjadi
menteri keuangan dan orang itu sendiri adalah Fuad Bawazier. Menurut Ketua PB
HMI yang disebut dalam surat itu, M. Fakhruddin, mengaku memang sebelumnya
sering terjadi sejumlah rapat penjatuhan Gus Dur di rumah Arifin Panigoro, dan Fakhruddin
juga ikut terlibat dalam sejumlah rapat tersebut. Dan adanya konflik internal
PKB yang bermula ketika Mantoni Abdul Jalil yang saat itu menjabat sebagai
ketua PKB, menghadiri rapat SI MPR yang saat itu bertujuan untuk mengkudeta Gus
Dur. Hal ini menunjukkan bahwa partai politik tidak dapat menjadi tolak ukur
seberapa kuatnya seorang Presiden di parlemen, kekuatan parlemen yang begitu
dominan saja mampu melengserkan Gus Dur dari kursi orang nomor satu di Indonesia.
DPR kerap kali merepotkan pemerintah dan pada akhirnya Gus Dur mendapatkan impeachment,
padahal pada saat itu mayoritas partai di parlemen juga berada pada kubu
pemerintah. Dan patut kita yakini bahwa, “Tidak ada Oposisi permanen, tidak
ada Koalisi yang Konsisten, yang ada hanya Koalisi Kepentingan”.
Pada saat
itu tindakan yang dilakukan kepada Gus Dur adalah benar-benar merupakan kudeta
yang dilakukan parlemen. Banyak kepentingan elite politik mengupayakan segala
cara untuk melengserkan Gus Dur. Gus Dur
dianggap memiliki sikap yang bertolak belakang dengan tokoh-tokoh kepentingan
tersebut, seperti Gus Dur tidak bisa diajak kompromi atau kongkalikong, Gus Dur
tidak setuju jika negara Indonesia dikuasai atau dipimpin dengan kelompok yang
koruptif yang tidak bisa berpihak kepada rakyat, yang hanya menjadikan rakyat
seperti boneka atau kambing hitam saja dalam melaksanakan aksi untuk menguasai
tujuan kepentingan kelompoknya. Dan pemicu lain dari pelengseran Gus Dur adalah
ketika Gus Dur ingin mengganti Kapolri, yang saat itu DPR dan MPR beranggapan,
kalau mau ganti Kapolri ya harus ikuti kami, kalau tidak ya dimakzulkan saja.
Pada sebuah tayangan acara di
televisi, pada tanggal
15 November tahun 2007, Gus Dur berkata bahwa pelengserannya itu dilakukan
secara politis dan dengan menghalalkan segala cara. “Saya dilengserkan secara
politis. Secara hukum belum pernah dibuktikan saya bersalah,” ujarnya. “Mereka
melengserkan saya dengan segala cara, hukum nggak hukum. Lalu ,Gus Dur
dilengserkan setelah kurang lebih 20 bulan menjabat sebagai Presiden Republik
Indonesia. Melalui Sidang Istimewa MPR yang saat itu dipimpin oleh Ketua MPR
Amien Rais pada tanggal 23 Juli 2001. Sidang tersebut tidak dihadiri oleh Gus
Dur, namun sidang tetap berjalan dan hasil dari sidang tersebut adalah melantik
Wakil Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai presiden kelima Indonesia.
KESIMPULAN
Menurut
saya, Gus Dur adalah seorang yang progresif, revolusioner dan teguh dalam
pendirian. Pada masa kepemimpinannya Gus Dur berhasil dalam membangun sistem demokrasi
di Indonesia, walaupun hanya menjabat sekitar 20 bulan. Sikap toleransi yang
Gus Dur sebarkan adalah salah satu sisi positifnya, dimana Gus Dur tidak pernah
membedakan apa agamamu, apa etnismu, dan darimana kamu berasal.
Ketika
Gus Dur dipilih sebagai Presiden mereka beranggapan mudahnya menytir Gus Dur,
namun anggapan mereka salah besar, Gus Dur sendiri mempunyai pendoman, dan visi
misi kehidupan. Dan dari hal itulah yang membuat sulitnya kongkalikong dengan
Gus Dur. Dan setelah 18 tahun Gus Dur di kudeta dengan cara seolah-olah
konstitusional, pemain dan bagian dari kelompok kepentingan hari ini masih
sama. Ini membuktikan betapa kuatnya kekuatan oligarki Orde Baru mencengkram.
Gus Dur membuktikan bahwa politik tanpa kompromi dengan niat yang tulus
membersihkan ‘penyakit’ oligarki Orde Baru sebenarnya mungkin saja terjadii.
Beberapa syaratnya adalah kemauan, kesiapan, dan keberanian. Gus Dur memiliki
itu, hanya saja Gus Dur kekurangan salah satu syarat yakni konsolidasi kekuatan
baru belum terbentuk dengan baik dan kuat.
Mengubah
Orde Baru bukan hanya manusianya, melainkan juga cara pikir dan pola perilaku
yang tidak demokratis. Banyak kekuatan elite politik sekarang yang menyepelakan
tanggung jawabnya terhadap rakyat. Yang mereka pikirkan hanyalah tentang kepentingan pribadi
dan kelompok mereka yang utama. Ya, namanya saja koalisi kepentingan, yang hanya
selalu menjual nama rakyat demi kepentingan pribadi dan kelompok.